Kompas.com - 10/06/2022, 06:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh beraudiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Dalam audiensi tersebut, salah satu hal yang disampaikan partai besutan aktivis buruh Said Iqbal tersebut adalah keberatan soal penetapan masa kampanye 75 hari.

Sebelumnya, masa kampanye 75 hari ini disepakati dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) bersama Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI dalam rapat kerja di Komisi II, Selasa (7/6/2022).

Partai Buruh menilai bahwa hal itu melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Partai Buruh Yakin Menang Pileg di Wilayah Ini, Salah Satunya DKI Jakarta

Menurut tafsir mereka, masa kampanye seharusnya berlangsung 9 bulan kurang 3 hari, merujuk pada Pasal 247 dan Pasal 276 undang-undang itu.

"Sembilan bulan itu sudah dipikirkan oleh semua yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang, cukup bagi partai parlemen, bagi partai nonparlemen, bagi partai baru. Sekarang tiba-tiba dibuat kesepakatan, lebih tinggi undang-undang atau kesepakatan?" kritik Said Iqbal di hadapan wartawan.

Anggap KPU ditekan oligarki partai

Partai Buruh menilai independensi KPU sedikit "tergadaikan" dalam rancangan PKPU itu.

Partai Buruh beranggapan, KPU semestinya tak perlu mencari persetujuan parlemen dan pemerintah dalam menentukan rancangan PKPU, sebagaimana yang terjadi lewat rapat kerja di Komisi II DPR RI pada Selasa lalu.

"Kenapa KPU tunduk kepada DPR dan pemerintah, sehingga perlu membuat kesepakatan?" ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam audiensi dengan KPU, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: Dianggap Rugikan Pendatang Baru, Partai Buruh Protes KPU Sepakati Kampanye 2024 Hanya 75 Hari

Said merasa, kesepakatan itu tidak adil bagi partai-partai nonparlemen, khususnya partai baru seperti Partai Buruh.

Meskipun secara kelembagaan adalah Dewan, namun Partai Buruh menilai bahwa tak dapat dimungkiri anggota-anggotanya berbaju partai politik masing-masing yang berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Senayan.

Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK OTT Rektor Salah Satu Universitas Negeri di Lampung

KPK OTT Rektor Salah Satu Universitas Negeri di Lampung

Nasional
KPK Sebut Dugaan Percobaan Penyuapan Ferdy Sambo ke LPSK Harus Penuhi 3 Syarat

KPK Sebut Dugaan Percobaan Penyuapan Ferdy Sambo ke LPSK Harus Penuhi 3 Syarat

Nasional
Istri Ferdy Sambo Termasuk, Ini 5 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J dan Perannya

Istri Ferdy Sambo Termasuk, Ini 5 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J dan Perannya

Nasional
Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan 'Reshuffle'

Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan "Reshuffle"

Nasional
Sikap Komnas Perempuan-Komnas HAM terhadap Istri Ferdy Sambo Usai Jadi Tersangka Dikritik

Sikap Komnas Perempuan-Komnas HAM terhadap Istri Ferdy Sambo Usai Jadi Tersangka Dikritik

Nasional
Fadel Muhammad Anggap Pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Inkonstitusional

Fadel Muhammad Anggap Pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Inkonstitusional

Nasional
Merdeka dengan KUHP Nasional

Merdeka dengan KUHP Nasional

Nasional
Saat Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kelima Kasus Pembunuhan Brigadir J ...

Saat Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kelima Kasus Pembunuhan Brigadir J ...

Nasional
Fadel Muhammad Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua MPR Unsur DPD

Fadel Muhammad Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua MPR Unsur DPD

Nasional
Dukung Kapolri Copot Jajarannya yang Terlibat Judi 'Online', Ketua DPR: Sudah Sewajarnya Dihukum Berat

Dukung Kapolri Copot Jajarannya yang Terlibat Judi "Online", Ketua DPR: Sudah Sewajarnya Dihukum Berat

Nasional
Pintu 'Reshuffle' Kabinet Jokowi Masih Terbuka

Pintu "Reshuffle" Kabinet Jokowi Masih Terbuka

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 14 Kg Sabu di Perairan Perbatasan Indonesia-Malaysia

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 14 Kg Sabu di Perairan Perbatasan Indonesia-Malaysia

Nasional
Jejak Istri Ferdy Sambo: Dulu Tudingkan Pelecehan, Kini Jadi Tersangka Pembunuhan

Jejak Istri Ferdy Sambo: Dulu Tudingkan Pelecehan, Kini Jadi Tersangka Pembunuhan

Nasional
Cerita Muhadjir Pimpin Upacara di Ponpes Ngruki, Kaget Abu Bakar Ba'syir Ikut Hadir

Cerita Muhadjir Pimpin Upacara di Ponpes Ngruki, Kaget Abu Bakar Ba'syir Ikut Hadir

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Polri soal Isu Jaringan Judi 'Online' Kaisar Sambo | Putri Candrawathi Tersangka

[POPULER NASIONAL] Respons Polri soal Isu Jaringan Judi "Online" Kaisar Sambo | Putri Candrawathi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.