Kenapa Luhut Pegang Banyak Jabatan di Pemerintahan? Ternyata Ini Sebabnya

27 tugas

Luhut mengakui bahwa tugasnya di pemerintahan bermacam-macam. Setidaknya, ada 27 penugasan yang ia terima dari Presiden Joko Widodo.

Sederet tugas yang diemban Luhut itu misalnya, terkait dukungan Presidensi G20, Sumber Daya Air Nasional, HDCM Indonesia-China, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan Food Estate.

Lalu, KTT AIS Forum, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kawasan Rebana dan Jabar Selatan, Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, Maluku Lumbung Ikan Nasional, Kebijakan Satu Peta, Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 15 Danau Prioritas Nasional, Revitalisasi Tambak Udang, dan Pengendalian Program Tol Laut.

Kemudian, PEN-ICRG, Landas Kontinen Indonesia, Blue Infrastructure Terintegrasi, MP Jalan Trans Pulau 3T dan Jalan Tol Nasional, Daerah Aliran Sungai Citarum, Geopark, dan penanganan sampah laut.

Luhut juga ditugasi mengurus percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas, hingga persoalan minyak goreng.

Luhut mengeklaim tugas-tugas itu dikerjakannya dengan baik. Menurut dia, Jokowi bisa saja memberi tugas kepada menteri lain jika ia tidak mengerjakan tugas dengan baik.

"Itu juga saya kira saya lakukan sampai pada minyak goreng kemarin ya itu dari ngurus SpaceX sampai tiba-tiba presiden minta minyak goreng," katanya.

Baca juga: Luhut Beberkan 27 Tugas dari Jokowi untuk Dia

Menteri lainnya

Sebagaimana diketahui, dalam tata pemerintahan Indonesia, terdapat empat menteri yang bertugas sebagai koordinator.

Selain Luhut, tiga lainnya yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Perihal tugas dan wewenang para menteri koordinator itu juga telah diatur tegas dalam perpres. Berikut rinciannya.

1. Menko Polhukam
Merujuk Pasal 4 Perpres Nomor 73 Tahun 2020, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam bertugas mengoordinasikan 9 instansi yang meliputi:

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi;
7. Kejaksaan Agung;
8. Tentara Nasional Indonesia;
9. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
10. Instansi lain yang dianggap perlu.

2. Menko Perekonomian
Tugas dan wewenang Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2020. Menurut pasal 4 perpres tersebut, Menko Perekonomian bertugas mengoordinasikan instansi berikut:

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Kementerian Perindustrian;
4. Kementerian Perdagangan;
5. Kementerian Pertanian;
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
10. Instansi lain yang dianggap perlu.

Baca juga: Menanti Tuah Luhut, Menteri Segala Urusan Menjinakkan Minyak Goreng

3. Menko PMK
Pasal 4 Perpres Nomor 35 Tahun 2020 mengatur tugas dan wewenang Muhadjir Effendy sebagai Menko PMK. Beberapa instansi yang berada di bawah koordinasi Menko PMK yakni:

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
8. Instansi lain yang dianggap perlu.