Kompas.com - 28/05/2022, 07:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memerintahkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dan harganya sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Luhut memang selalu menjadi andalan Presiden Jokowi untuk menangani masalah-masalah kritis meski tidak berada di bawah kewenangan kantor Kemenko. Tercatat, sudah 11 posisi berbeda yang pernah diberikan.

Julukan “menteri segala urusan” seolah mendapat pembenaran ketika jabatan dan kewenangan Luhut terus ditambah.

Andai di Indonesia ada jabatan perdana menteri, tidak diragukan lagi siapa yang akan diberi tanggungjawab itu.

Terlepas sikap nyinyir kita, faktanya Luhut mampu menyelesaikan berbagai masalah yang diamanatkan.

Terakhir, Luhut mampu menangani pandemi Covid-19 untuk wilayah Jawa dan Bali. Penanganan Covid-19 di Indonesia menuai pujian dari mancanegara, termasuk PBB.

Baca juga: Ojo Kesusu dan Jokowi yang Terburu-buru

Tidak berlebihan jika sekarang kita berharap tuah Luhut dalam menangani karut-marut tata niaga minyak goreng yang berimbas pada kelangkaan dan kenaikan harga gila-gilaan.

Ketidakberdayaan tim ekonomi kabinet dalam menangani kasus minyak goreng benar-benar menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (baca: Jokowi) yang tercermin dari hasil survei sejumlah lembaga.

Bahkan gelontoran subsidi bernilai puluhan triliun rupiah tetap gagal memaksa pengusaha mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah.

Saat pemerintah meminta agar HET minyak goreng kemasan Rp 14.000 per liter, barangnya langsung raib. Padahal permintaan ini disertai kucuran subsidi Rp 3,6 triliun.

Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) 20-30 persen bagi perusahaan sawit yang memproduksi crude palm oil (CPO), bahan baku minyak goreng, juga tidak mempan.

Lin Che Wei memakai rompi tahanan Kejagung RI usai ditetapkan tersangka kasus korupsi terkait pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, tahun 2021-2022.KOMPAS.com/RAHEL NARDA Lin Che Wei memakai rompi tahanan Kejagung RI usai ditetapkan tersangka kasus korupsi terkait pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, tahun 2021-2022.
Belakangan diketahui ada persekongkolan jahat di dalam kantor Kementerian Perdagangan yang dimotori Lin Che Wei dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag (saat itu) Indrasari Wisnu Wardhana.

Kemendag memberikan fasilitas ekspor CPO dan minyak goreng kepada setidaknya empat perusahaan sawit yang belum memenuhi ketentuan DMO.

Alhasil, kebijakan DMO tidak memberi dampak siginifikan. Kelangkaan minyak goreng semakin masif.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diharap Konsisten Giatkan Protokol Kesehatan

Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diharap Konsisten Giatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Nasional
Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Nasional
Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDIP Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDIP Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

Nasional
Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Nasional
Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Nasional
21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.