Saat Jokowi Tegaskan Belum Akan "Reshuffle" Kabinet...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo angkat bicara isu perombakan atau reshuffle kabinet.

Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan usai meresmikan masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022) sore.

"Belum, belum (belum reshuffle)," jawabnya singkat.

Saat ditanya lebih lanjut apakah reshuffle tetap akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Jokowi tidak menjawab.

Baca juga: Ditanya Kepastian Reshuffle Kabinet, Jokowi: Belum, belum...

Presiden kemudian berjalan menuju mobil dinas dan beranjak meninggalkan halaman Masjid At-Taufiq.

Pernyataan Jokowi pada Rabu ini seolah memberikan kepastian bahwa perombakan kabinet belum akan kembali terjadi dalam waktu dekat.

Sebab, pada beberapa hari sebelumnya, yakni pada 4 Juni 2022, Jokowi tidak memberikan jawaban pasti saat ditanya soal isu perombakan kabinet.

Saat itu Jokowi baru saja menyaksikan balapan Formula E di Sirkuit Formula E, Ancol, Jakarta Utara.

Baca juga: Langkah Koalisi Parpol Dinilai Tak Berdampak pada Reshuffle

Ketika wartawan bertanya soal perombakan kabinet, Jokowi menepis dengan menyatakan agenda balapan baru saja selesai.

"Balapan (kok) sampai reshuffle. Urusan balapan saja lah," ujar Jokowi menanggapi pertanyaan itu.

Saat disinggung lagi apakah agenda reshuffle jadi akan dilakukan, Jokowi pun enggan memberikan jawaban.

"Balapan baru selesai," tegasnya.

Berembusnya isu reshuffle

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno memberikan tanggapan soal kabar yang beredar perihal perombakan kabinet.

Kabar itu menyebutkan, perombakan kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022.

Saat itu, Pratikno menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat di Komisi II DPR pada Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Gerindra Anggap Teguran Jokowi ke Menteri Hal Biasa, Tak Perlu Dikaitkan Reshuffle

Dia tidak membantah maupun membenarkan informasi reshuffle.

Hanya saja, Pratikno mengungkapkan akan ada bocoran dari Istana jika sudah ada jadwal pasti mengenai perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Adapun kabar mengenai perombakan kabinet sejatinya sudah mulai berhembus sejak Maret 2022.

Tepatnya sejak sejumlah elite partai politik, seperti Muhaimin Iskandar dari PKB dan Zulkifli Hasan dari PAN mengungkapkan isu tersebut pada Maret.

Baca juga: Survei Charta Politika: Mayoritas Publik Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

Presiden Jokowi sendiri menyinggung soal reshuffle, meski dalam nada berkelakar, ketika marah-marah terhadap konsumsi produk impor oleh sejumlah kementerian.

"Kementerian sama saja, tapi itu bagian saya. Reshuffle. Sudah saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan secara virtual di acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali pada 25 Maret 2022.

Juni dinilai waktu yang tepat

Presiden Jokowi dinilai punya waktu hingga Juni 2022 untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, reshuffle membutuhkan momentum yang tepat untuk menjaga kestabilan pemerintah.

Jika tidak sekarang, pemerintahan Jokowi dikhawatirkan bakal terganggu lantaran pada akhir 2023 mendatang, isu politik elektoral bakal kian kencang.

"Kita paham pada akhir 2023 nanti, partai politik sudah harus bisa mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden yang artinya 2023 dugaan saya kita akan banyak terganggu oleh agenda-agenda politik jelang pemilu," kata Arif dalam diskusi daring bertajuk "Jokowi Jengkel: Menuju Reshuffle Kabinet", pada 27 Maret 2022.

"Kalau perombakan kabinet dilakukan semester 2 atau 2023, bukan tidak mungkin soliditas kekuasaan terganggu," lanjutnya.

Baca juga: Sinyal Reshuffle di Balik Dua Kali Murka Jokowi ke Para Menteri

Arif menjelaskan, sejak era Abdurrahman Wahid hingga Susilo Bambang Yudhoyono, reshuffle kabinet jarang berdampak langsung pada melonjaknya kinerja pemerintahan.

Oleh karenanya, jika Jokowi melakukan reshuffle dalam waktu yang terlalu dekat dengan tahun politik, bukan hanya soliditas kekuasaan yang bisa terganggu, namun juga kinerja pemerintahan.

"Bagi saya, seandainya orientasinya pada perbaikan kinerja pemerintahan, maka momentumnya sekarang atau tidak sama sekali," ujarnya.

"Jadi saya kira Jokowi punya waktu sampai Juni 2022 untuk melakukan reshuffle. Kalau tidak, Jokowi akan kehilangan momentum," tutup Arif.

Sementara itu, survei yang diselenggarakan Charta Politika pada April 2022 menunjukkan, mayoritas responden setuju Presiden Joko Widodo kembali merombak atau me-reshuffle menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Maju.

"Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali reshuffle terhadap menteri-menterinya, 68,5 persen menyatakan setuju dan hanya 18,2 persen yang menyatakan tidak setuju," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, pada 25 Maret.

Baca juga: Waketum PKB: Luhut Tak Akan Kena Reshuffle, Jokowi Susah Cari Gantinya

Survei yang sama menunjukkan, ada separuh publik atau 50,1 persen responden yang puas dengan kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Jumlah tersebut di bawah tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah yang mencapai 62,9 persen meski trennya cenderung turun dalam empat bulan terakhir.

"Harusnya kan linier karena mereka dianggap sebagai satu organ yang bergabung di dalam satu kelembagaan, lembaga kepresidenan tapi kalau kita lihat ada gap yang sangat besar," kata Yunarto.

"Tapi dalam konteks untuk kemudian menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh publik terkait dengan isu yang mendasar sekali, kebutuhan perut," kata dia.

Baca juga: 2 Momen Marah Jokowi Dinilai Bisa Jadi Alasan Kuat untuk Reshuffle

Ia mengingatkan, reshuffle untuk menata koalisi hanya bisa dilakukan dalam kondisi stabil dan baik-baik saja.

Tetapi, dalam kondisi masyarakat yang sedang sulit, reshuffle kabinet hendaknya ditujukan untuk membangun kabinet yang lebih teknokrat dan mumpuni.

"Saya sepakat bahwa reshuffle harusnya dilakukan tapi dengan catatan bahwa memang ini memastikan presiden menambah kemampuannya untuk mengelola republik, bukan hanya dalam konteks memperbesar koalisi," kata Yunarto.