Sinyal "Reshuffle" di Balik Dua Kali Murka Jokowi ke Para Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam dua pekan, Presiden Joko Widodo dua kali menunjukkan kemarahannya ke para menteri.

Dia terang-terangan memperlihatkan kekesalan lantaran para pembantunya tak menunjukkan kinerja sesuai yang ia inginkan.

Gelagat ini lagi-lagi memunculkan sinyal reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Apalagi, wacana reshuffle telah berulang kali mengemuka dan hingga kini belum terealisasi.

Dua kali marah Jokowi

Terbaru, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/4/2022), Jokowi mempersoalkan kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

Dia menyebut, tak ada penjelasan apa pun dari para menteri ke rakyat soal naiknya harga dua komoditas energi tersebut.

"Harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

"Yang kedua Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Sentil Menteri: 4 Bulan Harga Minyak Naik, Tak Ada Penjelasan

Jokowi tak menyebut langsung siapa menteri yang ia maksud. Namun, presiden menyayangkan sikap jajarannya yang seolah tak menunjukkan empati atas kesulitan rakyat.

Dia lagi lagi-lagi memerintahkan menterinya untuk sensitif dan memiliki sense of crisis yang tinggi.

Sebab, naiknya harga sejumlah komoditas pokok beberapa waktu terakhir menyebabkan situasi masyarakat menjadi sulit.

"Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat," ucap Jokowi.

Presiden enggan rakyat beranggapan bahwa pemerintah tak berbuat apa pun karena tidak ada penjelasan atau komunikasi dari para menteri terkait ini.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa, tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan larangan para menteri menggulirkan isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.