Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompasianer Yon Bayu

Blogger Kompasiana bernama Yon Bayu adalah seorang yang berprofesi sebagai Penulis. Kompasiana sendiri merupakan platform opini yang berdiri sejak tahun 2008. Siapapun bisa membuat dan menayangkan kontennya di Kompasiana.

Tantangan Puan Maharani Menuju Capres 2024

Kompas.com - 07/06/2022, 13:59 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENGAPA begitu sulit menaikkan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi dalam bursa calon presiden 2024?

Angka kecenderungan terpilihnya dari survei sejumlah lembaga selalu di kisaran angka satu persen. Sungguh ironi mengingat Puan memiliki semua prasyarat yang dibutuhkan bagi seorang calon presiden (capres).

Mari kita lihat keunggulan prasyarat yang dimiliki Puan untuk menjadi capres. Pertama, tentu DNA-nya sebagai anak dan cucu presiden.

Puan putri sulung Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri dan cucu Presiden Pertama Soekarno. Sedang bapaknya, almarhum Taufik Kiemas adalah mantan Ketua MPR (2009-2013).

Bisa dibilang, darah politik Puan sudah mengalir sejak dalam kandungan. Kiprah Puan di dunia politik terentang sejak muda.

Kedua, anak ketua umum dan pengurus teras partai politik (parpol) terbesar yang telah tiga kali memenangi pemilu (1999, 2014, 2019).

Sejak Megawati mendeklarasikan PDI Perjuangan 14 Februari 1999 dan menjadi ketua umum sampai sekarang, Puan selalu berada di lingkar dalam kepengurusan partai. Saat ini Puan memegang jabatan ketua DPP.

Ketiga, siapa yang meragukan pengalaman politik Puan? Masuk ke DPR 2009, Puan sudah dipercaya memegang posisi ketua fraksi PDIP (2012).

Kemudian menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kabinet Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (2014-2019).

Puan menduduki jabatan ketua DPR setelah PDIP memenangi Pemilu 2019. Prestasi ini cukup mentereng karena menjadi perempuan pertama yang memimpin lembaga legislatif yang kini beranggotakan 575 orang dari 9 partai (fraksi).

Artinya, pengalaman politik Puan sudah lengkap baik di eksekutif maupun legislatif. Tidak banyak politisi yang memiliki kelebihan seperti Puan Maharani.

Namun mengapa elektabilitasnya justru masih tertinggal jauh dibanding Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sering diposisikan sebagai rival Puan dalam perebutan perahu PDIP untuk Pemilihan Presiden 2024.

Kita tidak menafikan seringnya hasil survei berbeda dengan real count. Terlebih banyak lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik.

Tetapi mengabaikan hasil survei, terlebih yang dirilis lembaga survei nonpartisan seperti Litbang Kompas, juga tidak bijak dan cenderung emosional.

Ada beberapa faktor mengapa elektabilitas Puan masih berkutat di papan bawah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com