Tantangan Puan Maharani Menuju Capres 2024

Angka kecenderungan terpilihnya dari survei sejumlah lembaga selalu di kisaran angka satu persen. Sungguh ironi mengingat Puan memiliki semua prasyarat yang dibutuhkan bagi seorang calon presiden (capres).

Mari kita lihat keunggulan prasyarat yang dimiliki Puan untuk menjadi capres. Pertama, tentu DNA-nya sebagai anak dan cucu presiden.

Puan putri sulung Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri dan cucu Presiden Pertama Soekarno. Sedang bapaknya, almarhum Taufik Kiemas adalah mantan Ketua MPR (2009-2013).

Bisa dibilang, darah politik Puan sudah mengalir sejak dalam kandungan. Kiprah Puan di dunia politik terentang sejak muda.

Kedua, anak ketua umum dan pengurus teras partai politik (parpol) terbesar yang telah tiga kali memenangi pemilu (1999, 2014, 2019).

Sejak Megawati mendeklarasikan PDI Perjuangan 14 Februari 1999 dan menjadi ketua umum sampai sekarang, Puan selalu berada di lingkar dalam kepengurusan partai. Saat ini Puan memegang jabatan ketua DPP.

Ketiga, siapa yang meragukan pengalaman politik Puan? Masuk ke DPR 2009, Puan sudah dipercaya memegang posisi ketua fraksi PDIP (2012).

Kemudian menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kabinet Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (2014-2019).

Puan menduduki jabatan ketua DPR setelah PDIP memenangi Pemilu 2019. Prestasi ini cukup mentereng karena menjadi perempuan pertama yang memimpin lembaga legislatif yang kini beranggotakan 575 orang dari 9 partai (fraksi).

Artinya, pengalaman politik Puan sudah lengkap baik di eksekutif maupun legislatif. Tidak banyak politisi yang memiliki kelebihan seperti Puan Maharani.

Namun mengapa elektabilitasnya justru masih tertinggal jauh dibanding Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sering diposisikan sebagai rival Puan dalam perebutan perahu PDIP untuk Pemilihan Presiden 2024.

Kita tidak menafikan seringnya hasil survei berbeda dengan real count. Terlebih banyak lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik.

Tetapi mengabaikan hasil survei, terlebih yang dirilis lembaga survei nonpartisan seperti Litbang Kompas, juga tidak bijak dan cenderung emosional.

Ada beberapa faktor mengapa elektabilitas Puan masih berkutat di papan bawah.

Salah satunya sangat mungkin karena faktor Megawati sendiri. Selepas Pemilu 2019, muncul dorongan kuat agar tokoh-tokoh “senior” bersedia melepas kursi ketua umum partai.

Dalam beberapa kesempatan Megawati juga mempersilakan kader-kadernya untuk mencari penggantinya, meski banyak yang menilai hanya gimmick.

Kandidat kuat pengganti Megawati tentu saja Puan. Pertanyaannya, mengapa Megawati belum mau melakukan transformasi kekuasaan kepada anaknya seperti yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)?

Kita paham setiap parpol memiliki tata cara dan hitung-hitungan politik sendiri. Salah satunya mungkin karena belum ada calon pengganti yang memiliki kapasitas dan kemampuan setara atau bahkan melebihi ketua umum saat ini.

Berangkat dari asumsi itu juga maka kita menyimpulkan Megawati merasa belum memiliki calon pengganti yang setara, minimal mendekati kehebatannya, termasuk Puan.

Jika Megawati sendiri belum sepenuhnya percaya Puan dapat memimpin PDIP, lalu bagaimana masyarakat (bisa) percaya Puan dapat memimpin negara yang memiliki kompleksitas persoalan melebihi partai?

Tidak ada keharusan capres menjadi ketua umum parpol. Tetapi dalam kasus Puan, faktor ini menjadi ikut dinilai karena alasan di atas.

Penyebab lain, Puan belum ditetapkan sebagai capres oleh PDIP. Dengan demikian kader-kader di bawah masih bebas memberikan suara untuk calon lain.

Mengapa PDIP tidak berani sedikit melanggar “tradisi” penetapan capres mendekati last minute pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika memang ada dorongan kuat dari lingkar dalam (inner circle) untuk mengusung Puan?

Komunikasi politik juga menjadi penyebab lain yang memengaruhi elektabiltas Puan. Tentu Puan sudah banyak melakukan pertemuan informal dengan petinggi parpol lain.

Tetapi kita ingin melihat Puan berkunjung ke markas “parpol tetangga” atas nama PDIP. Ini sangat penting untuk menunjukkan kepada publik dirinya tidak asyik sendiri di “rumah ibunya”.

Faktor lain yang tidak kalah penting, yakni tim komunikasi politik yang diinisiasi dan dipimpin oleh tokoh dari eksternal PDIP.

Selama ini Puan terkesan hanya mengandalkan “partisipasi” kader-kader PDIP seperti tampak pada pemasangan baliho dan pembagian bantuan sosial bergambar dirinya.

Jangan salahkan masyarakat yang apatis pada model sosialisasi jadul, terkesan monoton dan kurang inovatif seperti itu.

Pelibatan pihak nonpartai sangat penting untuk membuktikan dirinya tidak “jago kandang”.

Komunikasi dengan kelompok pekerja, mahasiswa, penggiat budaya, dll, yang terbebas dari “bau” partai perlu lebih sering digelar.

Mungkin saja hal itu sudah dilakukan, tetapi gaungnya di media sosial dan media-media mainstream, masih kurang (sekadar tidak mengatakan belum ada).

Masih ada waktu bagi Puan untuk menaikkan elektabilitas. Kunjungannya ke acara Jakarta e-Prix 2022 di Ancol, bisa dijadikan titik pijak awal.

Puan mengatasi stigmasisasi sebagai “pembenci kubu sebelah” sehingga ke depan langkahnya lebih ringan kala berkunjung ke basis suara yang selama ini mungkin antipati dengan PDIP.

Seperti kita ketahui, berbeda dengan gelaran MotoGP di Mandalika yang menjadi event resmi pemerintah pusat, balapan mobil listrik Formula E sempat mendapat tentangan keras dari para politisi PDIP di DPRD Jakarta.

Akhirnya semua terpulang kepada Puan, apakah mampu mengkonversi kelebihan prasyarat yang dimiliki untuk menaikkan elektabilitas atau hanya menunggu di titian yang aman.