Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Koalisi untuk Rakyat? Mbelgedes!

Kompas.com - 07/06/2022, 12:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Ini tahun politik.
Beras mahal, BBM naik, kerjaan susah. Pengangguran membludak.
Upah naik semata kaki. Tak cukup untuk makan anak isteri.
Dan korupsi tersebar di mana-mana.
Ini tahun politik.
Banjir datang menyapu impian. Sinabung, Kelud, menggelegar, rumah dan sawah hilang.
Pemerkosaan mencabik tubuh perempuan, mengoyak rasa aman kapan saja.
Tak boleh sakit berat karena tanggungan rumah sakit hanya kelas 3 dengan biaya 25 ribu per bulan, itu pun susah payah disanggupi. Sementara regulasi diperjualbelikan dimana-mana.
Ini tahun politik.
Menanti presiden yang dari partai itu-itu juga.
Caleg-caleg sibuk kampanye atas nama kemanusiaan.
Tahun pencitraan. Tahun berebut kursi empuk wakil-wakil kepentingan penguasa. Rakyat dibiarkan bodoh dan miskin, sekarat dimana-mana.
Ini tahun politik.
Terjerembab oleh pilihan-pilihan buta.
Adakah… adakah yang berkebalikan dari itu semua.
Adakah yang mampu membangkitkan rasa lelah penindasan atas jiwa raga yang murka.
Adakah yang mampu satukan kembali puing-puing asa kemerdekaan.
Merdeka selamanya atau tertindas selamanya.
Ini tahun politik.
Pemilu tak kunanti.
PILU

Walau puisi ini ditulis Roliyah dengan judul “2014: Sebuah Puisi untuk Pemilu” tetapi begitu kontekstual dengan kondisi sekarang ini.

Artinya para seniman masih bernas melihat fenomena yang akan datang, walau kenyataannya memang saling berkelindan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya.

Kondisi tahun politik 2024 seperti halnya 2014 silam, akrobat para elite partai demikian “itu-itu saja” selain memperebutkan tulang dan bangkai kekuasaan.

Para elite partai begitu “njelehi” saling sikut sana-sini merebut simpati rakyat. Mereka tidak saja bertarung dengan kontestan lain dari partai yang berbeda, tetapi juga bergelut dengan kader sendiri di partai yang sama.

Dalam bahasa Jawa, njelehi mengandung makna membosankan atau menjijikkan. Antara Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) atau Pemilihan Legeslatif (Pileg)) dengan alat kontrasepsi Pil Keluarga Berencana (Pil KB) begitu kontras dampaknya.

Jika di Pilpres, Pilkada atau Pileg, para pemilih “dilupakan” setelah calonnya “jadi”, maka di Pil KB jika minumnya “dilupakan” akan “jadi” hasilnya setelah pasangan melakukan hubungan suami istri.

Di setiap tahun politik, kesibukan meningkat seiring besarnya mimpi dan harapan para elite untuk menggamit kekuasaan.

Kekuasaan begitu legit, sementara yang kalah terasa pahit. Menang berarti berkuasa, sementara yang kalah harus puasa.

Jelang perhelatan akbar pemilu serentak 2024, partai-partai politik “bersiap” laksana perempuan yang sedang hamil tua.

Sewaktu-waktu bisa melahirkan karena sudah diberi sinyal ketuban pecah. Para ketua umumnya sibuk mematut diri, mulai rajin menyapa dan menebar pesona sesaat.

Semua hal yang muncul dalam diskursus publik, disambut celoteh para elite partai. Seolah merekalah “penentu” kehidupan rakyat.

Jelang pesta demokrasi, rakyat adalah “komoditi” yang paling seksi untuk diambil hatinya. Kalau perlu, demi rakyat mereka siap berkalang tanah.

Mengapa rakyat harus diambil hatinya? Karena merekalah pemilik suara, penggenggam kunci kemenangan di pemilihan umum (pemilu) agar elite-elite partai bisa “berpesta pora” mengatasnamakan pejuang aspirasi rakyat.

Jamak kita saksikan, saat pemilu suara rakyat diperebutkan banyak partai. Bahkan calon anggota legeslatif (caleg) dari partai rela membangunkan jalan, membuat jembatan, memasang tiang listrik dan menyalurkan sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com