Kompas.com - 07/06/2022, 06:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) menyatakan kaget dengan rencana pemerintah untuk menaikkan tarif tiket hingga Rp 750.000 untuk naik ke stupa Candi Borobudur bagi wisatawan dalam negeri.

Mereka khawatir rencana pemerintah justru memicu permasalahan baru di tengah masyarakat.

"Kita semua umat Buddha itu merasakan kaget. Karena kami tidak mau menimbulkan kecemburuan sosial," kata Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Walubi Rusli Tan, saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Rusli mengatakan, umat Buddha bisa memahami mengapa Candi Borobudur yang sejatinya merupakan tempat ibadah ternyata juga membuat banyak pihak terpikat dengan keindahan bangunan yang merupakan hasil peradaban dan kebudayaan leluhur.

Selain itu, kata Rusli, umat Buddha di Indonesia juga memahami keberadaan Candi Borobudur yang menarik minat wisatawan juga mempunyai dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat yang berada di sekitarnya.

Baca juga: Guru Besar UGM Sebut Tak Ada Relevansi Tiket Naik Rp 750.000 dengan Preservasi Candi Borobudur

Menurut Rusli, jika pemerintah ingin membatasi jumlah pengunjung yang bisa naik ke stupa Candi Borobudur dengan cara menaikkan harga tiket, maka justru akan berdampak buruk. Sebab para pedagang mikro, kecil, dan menengah di sekitar kawasan Candi Borobudur bisa-bisa mengalami penurunan omzet jika para turis yang datang hanya mereka yang berkantong tebal.

Selain itu, kata Rusli, jika kebijakan itu diterapkan pemerintah maka akan membuat ragu pelancong lokal yang hanya mempunyai anggaran pas-pasan untuk bertandang ke Candi Borobudur.

"Karena yang datang dengan membayar seharga itu, berarti wisatawan yang mampu membeli makanan, dan minuman, dan cinderamata yang mahal," ujar Rusli yang juga Ketua Umum Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI).

"Kalau yang berpenghasilan UMR gimana mau bawa keluarga sama anak berwisata ke Candi Borobudur?," tanya Rusli.

Baca juga: Kenapa Jumlah Wisatawan di Candi Borobudur Harus Dibatasi?

Rusli menyarankan pemerintah meninjau ulang rencana menaikkan harga tiket untuk naik ke stupa Candi Borobudur. Sebab, sebagai umat Buddha dia khawatir polemik itu bakal melukai perasaan warga sekitar yang memang menggantungkan hidup dari kegiatan pariwisata di Candi Borobudur.

"Kita mungkin lebih khawatir menyinggung perasaan masyarakat sekitarnya," ucap Rusli.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana menaikkan tarif untuk turis lokasi buat naik ke stupa Candi Borobudur belum diputuskan. Sebab, hal itu bakal dibahas oleh Presiden Joko Widodo pada pekan depan.

“Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," jelas Luhut dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana dilansir pada Senin (6/6/2022).

"Rencana tarif tersebut belum final. Akan dibahas dan diputuskan Presiden minggu depan," lanjutnya.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Harga Tiket Candi Borobudur

Luhut memastikan rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi 100 Dollar AS tidak akan berubah. Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp 5.000.

Sementara untuk sekedar masuk ke kawasan Candi, tarifnya juga tetap di angka Rp 50.000 seperti saat ini.

Luhut juga mengatakan berdasarkan masukan yang diterima, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Nantinya semua calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur diwajibkan untuk melakukan reservasi secara online. Hal ini dilakukan untuk mengatur aliran pengunjung.

Warga lokal pun juga akan diajak untuk lebih berkontribusi. Semua turis nantinya harus menggunakan pemandu wisata dari warga lokal sekitar kawasan Candi Borobudur.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga Tiket, Pimpinan Komisi X: Masih Banyak Opsi untuk Proteksi Borobudur

Selain itu, turis diwajibkan untuk menggunakan sandal khusus “upanat” supaya tidak merusak tangga dan struktur bangunan yang ada di candi. Sandal ini akan diproduksi oleh warga dan UMKM di sekitar Candi Borobudur.

Luhut mengungkapkan, rencana pembatasan kuota pengunjung dan kenaikan tarif untuk naik ke area stupa Candi Borobudur merupakan upaya pemerintah untuk menjaga warisan budaya dunia tersebut.

Menurut Luhut, sebagai situs sejarah, Candi Borobudur memiliki berbagai kerentanan dan juga ancaman.

Berdasarkan kajian dari berbagai ahli yang memberikan masukan kepada pemerintah, kondisi situs bersejarah itu saat ini mulai mengalami pelapukan. Selain itu, perubahan iklim, erupsi gunung berapi, gempa bumi, sampai perilaku pengunjung dan aksi vandalisme juga menjadi persoalan tersendiri.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Diamanty Meiliana)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.