Megawati Tanya Relevansi Teori Geopolitik Soekarno di Masa Sekarang, Begini Jawaban Hasto

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memberikan pertanyaan kepada Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto yang menjalani sidang promosi doktor di Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat, Senin (6/6/2022).

Adapun pertanyaan yang disampaikan yaitu seputar teori geopolitik Presiden Pertama RI Soekarno sebagaimana dipaparkan dalam penelitian Hasto.

Baca juga: Canda Megawati kepada Hasto, Berkali-kali Minta Bocorkan Pertanyaan untuk Sidang Doktoral

Mega bertanya, bagaimana teori Geopolitik Soekarno masih bisa menjadi solusi alternatif di tengah masalah dunia?

"Pertanyaan saya, itu yang saya katakan gampang saja, bagaimana teori geopolitik Bung Karno bisa menjadi solusi alternatif untuk geopolitik pada masa ini? Coba rekomendasi apa yang diusulkan promovendus?," tanya Megawati dalam sidang.

Megawati sebelumnya mengungkapkan bahwa Bung Karno pernah berpidato di PBB berjudul "To Build The World A New", yang substansinya masih relevan dalam situasi dunia yang terus berganti dari masa ke masa.

Baca juga: Hasto Sebut Konstelasi Geopolitik Diwarnai Hegemoni Perebutan SDA hingga Kekuatan Militer

Dia juga menyampaikan situasi konflik Rusia-Ukraina saat ini, yang mendapatkan framing oleh pemilik teknologi dan media masa.

Ketegangan kedua negara itu menambah daftar ketegangan lainnya seperti di Semenanjung Korea, di Timur Tengah seperti di Suriah, Libya, Iran, hingga Palestina.

Dengan latar belakang relevannya isi pidato Soekarno di PBB itu, Megawati mempertanyakan bagaimana teori Geopolitik Soekarno masih bisa menjadi solusi alternatif di tengah masalah dunia.

Hasto pun menjawab pertanyaan itu dan memaparkan semangat kebersamaan yang hendak didorong oleh Bung Karno lewat pidatonya di PBB.

Hasto mengatakan, bangsa Asia Afrika yang saat itu banyak menjadi negara terjajah, dinilai harus bisa membangun solidaritas di antara dirinya demi memerdekakan diri.

Pidato Bung Karno itu juga, lanjut Hasto, mendorong agar bangsa-bangsa di dunia hidup damai.

Baca juga: Hasto Sebut Kerangka Pemikiran Geopolitik Soekarno adalah Pancasila

Selain itu, Hasto menilai di tengah sistem internasional yang anarkis tersebut, PBB harus direformasi, sehingga dunia bebas dari segala bentuk penjajahan.

“Teori geopolitik Bung Karno tersebut senantiasa relevan. Di dalam perspektif geopolitik Soekarno, kebijakanan luar negeri dan kebijakan pertahanan harus ada dalam satu kesatuan," jelas Hasto.

Masalahnya, lanjut Hasto, semangat imajinasi geopolitik Soekarno itulah yang saat ini nampaknya luntur.

Baca juga: Megawati, Prabowo, dan Sejumlah Menteri Hadiri Promosi Doktor Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto

Sehingga, Hasto merekomendasikan agar seluruh kontruksi pemikiran geopolitik Soekarno harus menjadi landasan kebijakan luar negeri dan pertahanan negara.

“Agar kita mampu menggunakan isntrumen national power dalam tujuh variabel Bung Karno itu, demi memperjuangkan kepentingan Indonesia,” tuturnya.

Begitu pun terhadap persoalan di Timur Tengah, semenanjung Korea dan Afghanistan, terlihat keaktifan Indonesia pasca Soekarno itu meluntur.

Baca juga: Ungkap Kriteria Capres PDI-P, Hasto: Jangan Hanya yang Baru Bergerak di Satu Provinsi

Indonesia, menurut Hasto, lebih banyak dalam lingkup di Asean.

“Seharusnya kita bergerak aktif membela negara-negara yang diperlakukan tidak adil,” ungkap Hasto.

Dia mengatakan, dalam pidato "To Buid The World A New", Bung Karno sudah mengatakan masa depan dunia tidak bisa ditentukan dengan negara yang punya hak veto.

Baca juga: Bawakan Gagasan Geopolitik Bung Karno di Sidang Doktoral, Hasto Ingin Indonesia Terdepan dalam Misi Perdamaian

Lebih dari 190 negara menjadi anggota PBB, seharusnya tidak boleh dikalahkan 5 negara yang punya hak veto.

“Karena itu, geopolitik Soekarno sangat relevan dan menjadi dasar dari kebijakan peertahanan dan luar negeri kita,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam disertasi program doktoralnya, penelitian yang diambil Hasto berjudul "Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya terhadap Pertahanan Negara".