Salin Artikel

Megawati Tanya Relevansi Teori Geopolitik Soekarno di Masa Sekarang, Begini Jawaban Hasto

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memberikan pertanyaan kepada Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto yang menjalani sidang promosi doktor di Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat, Senin (6/6/2022).

Adapun pertanyaan yang disampaikan yaitu seputar teori geopolitik Presiden Pertama RI Soekarno sebagaimana dipaparkan dalam penelitian Hasto.

Mega bertanya, bagaimana teori Geopolitik Soekarno masih bisa menjadi solusi alternatif di tengah masalah dunia?

"Pertanyaan saya, itu yang saya katakan gampang saja, bagaimana teori geopolitik Bung Karno bisa menjadi solusi alternatif untuk geopolitik pada masa ini? Coba rekomendasi apa yang diusulkan promovendus?," tanya Megawati dalam sidang.

Megawati sebelumnya mengungkapkan bahwa Bung Karno pernah berpidato di PBB berjudul "To Build The World A New", yang substansinya masih relevan dalam situasi dunia yang terus berganti dari masa ke masa.

Dia juga menyampaikan situasi konflik Rusia-Ukraina saat ini, yang mendapatkan framing oleh pemilik teknologi dan media masa.

Ketegangan kedua negara itu menambah daftar ketegangan lainnya seperti di Semenanjung Korea, di Timur Tengah seperti di Suriah, Libya, Iran, hingga Palestina.

Dengan latar belakang relevannya isi pidato Soekarno di PBB itu, Megawati mempertanyakan bagaimana teori Geopolitik Soekarno masih bisa menjadi solusi alternatif di tengah masalah dunia.

Hasto pun menjawab pertanyaan itu dan memaparkan semangat kebersamaan yang hendak didorong oleh Bung Karno lewat pidatonya di PBB.

Hasto mengatakan, bangsa Asia Afrika yang saat itu banyak menjadi negara terjajah, dinilai harus bisa membangun solidaritas di antara dirinya demi memerdekakan diri.

Pidato Bung Karno itu juga, lanjut Hasto, mendorong agar bangsa-bangsa di dunia hidup damai.

Selain itu, Hasto menilai di tengah sistem internasional yang anarkis tersebut, PBB harus direformasi, sehingga dunia bebas dari segala bentuk penjajahan.

“Teori geopolitik Bung Karno tersebut senantiasa relevan. Di dalam perspektif geopolitik Soekarno, kebijakanan luar negeri dan kebijakan pertahanan harus ada dalam satu kesatuan," jelas Hasto.

Masalahnya, lanjut Hasto, semangat imajinasi geopolitik Soekarno itulah yang saat ini nampaknya luntur.

Sehingga, Hasto merekomendasikan agar seluruh kontruksi pemikiran geopolitik Soekarno harus menjadi landasan kebijakan luar negeri dan pertahanan negara.

“Agar kita mampu menggunakan isntrumen national power dalam tujuh variabel Bung Karno itu, demi memperjuangkan kepentingan Indonesia,” tuturnya.

Begitu pun terhadap persoalan di Timur Tengah, semenanjung Korea dan Afghanistan, terlihat keaktifan Indonesia pasca Soekarno itu meluntur.

Indonesia, menurut Hasto, lebih banyak dalam lingkup di Asean.

“Seharusnya kita bergerak aktif membela negara-negara yang diperlakukan tidak adil,” ungkap Hasto.

Dia mengatakan, dalam pidato "To Buid The World A New", Bung Karno sudah mengatakan masa depan dunia tidak bisa ditentukan dengan negara yang punya hak veto.

Lebih dari 190 negara menjadi anggota PBB, seharusnya tidak boleh dikalahkan 5 negara yang punya hak veto.

“Karena itu, geopolitik Soekarno sangat relevan dan menjadi dasar dari kebijakan peertahanan dan luar negeri kita,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam disertasi program doktoralnya, penelitian yang diambil Hasto berjudul "Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya terhadap Pertahanan Negara".

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/06/18592811/megawati-tanya-relevansi-teori-geopolitik-soekarno-di-masa-sekarang-begini

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke