”Selama pendapat tersebut ditempatkan dalam koridor disiplin organisasi, semua sehat dalam demokrasi dan membangun wacana tentang kualifikasi pemimpin,” katanya dilansir dari Kompas.id, Jumat (3/6/2022).
Baca juga: PDI-P Dinilai Perlu Bergegas Evaluasi jika Usung Puan Capres 2024
Hasto meyakini bahwa kritik yang disampaikan secara terbuka oleh para kader PDI-P tak akan merugikan partainya yang tengah mengejar kemenangan ketiga beruntun di Pemilu 2024.
”Justru dengan tradisi demokrasi yang kuat, partai bergerak ke bawah. Di situlah aspek elektoral terjadi. Elektoral bagi PDI-P bukan melalui penguasaan media, tetapi melalui kerja ke bawah tanpa henti,” ucap Hasto.
Sementara, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, sentilan Trimedya terhadap Ganjar mengonfirmasi adanya faksi di internal PDI-P.
Sebabnya, menurut Umam, tidak lain karena strategi politik Ganjar yang tidak sesuai dengan keinginan PDI-P.
"Akar faksionalisme ini salah satu dipengaruhi oleh strategi politik Ganjar yang kurang tepat, sehingga membuat akar dukungan politiknya di internal PDI-P rapuh," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (2/6/2022).
Ganjar belakangan memang tampak giat menjalankan kerja-kerja politik lewat berbagai kunjungan dan sosialisasi di wilayah luar Jawa. Upaya ini semata untuk meningkatkan elektabilitas personalnya.
Namun, dengan memanasnya suhu internal PDI-P, Umam berpendapat, Ganjar seharusnya kini fokus memperbaiki komunikasi politik dengan kader-kader utama di internal partainya.
Sebab, jika Gubernur Jawa Tengah itu enggan berjalan beriringan bersama partai, jurang antara dirinya dengan partai akan semakin lebar.
"Jika kondisi ini berlanjut, semakin kecil peluang bagi Ganjar untuk mendapatkan restu politik Megawati," ujar Umam.
"Ibaratnya, jika menyatu dengan kader di internal partainya saja terkendala, bagaimana bisa menyatu dengan rakyat yang sangat heterogen?" tuturnya.
Di saat bersamaan, lanjut Umam, ada baiknya Presiden Joko Widodo mengerem sinyal-sinyal dukungan yang dikirimnya untuk Ganjar. Ini semata untuk mencegah ketegangan antara Jokowi dengan Megawati.
Baca juga: Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi
Memang di internal PDI-P Jokowi merupakan petugas partai. Namun, posisi mantan Wali Kota Solo itu sebagai presiden 7 tahun terakhir bisa mengubah cara pandangnya dengan menempatkan diri sebagai sosok yang lebih tinggi saat bernegosiasi dengan Megawati.
Umam berpendapat, seharusnya Jokowi tetap bersikap netral dan independen hingga akhir masa jabatannya, seperti sikap Presiden SBY jelang Pemilu 2014 lalu.
Selain akan memberikan kesempatan yang setara dalam kontestasi Pilpres 2024, sikap netral presiden juga akan menyelamatkannya dari risiko kontestasi politik pilpres mendatang.
"Namun jika Presiden Jokowi sejak awal sudah berpihak, dan ternyata kalah, maka hal itu akan mengancam nasib politiknya pasca purnatugas dari jebatan presiden," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.