Kompas.com - 02/06/2022, 21:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan umum (pemilu) serta pemilihan presiden-wakil presiden langsung pada 2004 sangat berkaitan erat dengan awal mula pelaksanaan hitung cepat (quick count) di Indonesia.

Saat itu rakyat Indonesia untuk pertama kali mengenal sistem pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung. Masyarakat berharap bisa memantau hasil penyelenggaraan pesta demokrasi itu secara langsung.

Di sisi lain, proses penghitungan suara dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak mudah. Penyebabnya adalah luas wilayah daratan yang terpisah lautan dan jumlah penduduk yang besar membuat proses penghitungan berjalan lambat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemungutan suara juga mesti cermat dan teliti dalam menghitung dan mencocokkan data di tempat pemungutan suara satu persatu, supaya sesuai saat dilakukan rekapitulasi tingkat nasional. Karena hal itu proses penghitungan suara bisa dilakukan berbulan-bulan.

Di tengah proses penghitungan suara yang lama juga muncul kekhawatiran akan manipulasi. Saat itu, KPU menyatakan masyarakat bisa mengetahui hasil perolehan suara pemilu dan pilpres 2004 melalui jaringan teknologi informasi melalui internet.

Baca juga: KPU: Presiden Akan Hadiri Peluncuran Tahapan Pemilu pada 14 Juni 2022

Quick count merupakan metode statistik untuk mengetahui hasil pemilihan suara dengan mengambil sampel di sejumlah tempat pemungutan suara. Sampel yang diambil juga tak sembarang, melainkan secara acak dan representatif mewakili karakteristik populasi di Indonesia.

Hitung cepat dilakukan dengan metodologi khusus sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tentu saja dalam quick count terdapat margin of error, meskipun persentasenya sangat sedikit.

Akan tetapi, quick count bukan merupakan penghitungan resmi yang dilakukan KPU. Namun, hitung cepat merupakan langkah untuk membandingkan hasil perolehan suara guna menghindari dan menekan potensi manipulasi atau penggelembungan suara.

Maka dari itu masyarakat diminta tetap memantau hasil penghitungan akhir dari KPU.

Perintis

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bisa disebut sebagai perintis quick count dalam Pemilu dan Pilpres di Indonesia. Mereka dilaporkan sudah berencana mempraktikkan metode itu sejak masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Akan tetapi, hal itu baru terlaksana pada Pemilu 2004.

Menurut pemberitaan Harian Kompas pada 6 Juli 2004, LP3ES sebenarnya telah menguji metode hitung cepat sebelum Pemilu 2004, yakni saat Pemilu 1997 khusus di wilayah DKI Jakarta. Saat itu LP3ES berhasil memprediksi secara cepat dan tepat perolehan suara PPP, Golkar, dan PDI.

Kemudian pada Pemilu 1999, LP3ES kembali menguji prediksi penghitungan suara khusus di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Karena penerapan hitung cepat di 2 daerah itu dinilai berhasil, LP3ES menguji metode itu pada Pemilu dan Pilpres 2004. Saat itu mereka bekerja sama dengan The National Democratic Institute for International Affairs (NDI) atau organisasi internasional pemantau pemilihan umum yang berpusat di Washington, Amerika Serikat.

Baca juga: Ancang-ancang KPU Hadapi Tahapan Pemilu 2024 yang Kian Dekat

NDI telah menggunakan konsep hitung cepat pada pemilu di 10 negara berbeda. Hasilnya pun memuaskan.

Menurut pemberitaan surat kabar Kompas pada 7 April 2004, cara hitung cepat yang dilakukan saat itu adalah dengan melakukan proyeksi dan analisis pengamatan langsung terhadap penghitungan suara di 1.416 tempat pemungutan suara (TPS), dengan jumlah suara 289.052 pemilih, yang menjadi sampel dari keseluruhan 2.000 TPS sampel yang tersebar di 32 provinsi.

Ketika itu margin of error dari prediksi diperkirakan tidak lebih dari 1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari hasil quick count yang dilakukan LP3ES sebagai bagian dari jaringan Jurdil Pemilu 2004, proyeksi perolehan suara Pemilu 2004 adalah Partai Golkar 22,7 persen, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 18,8 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 60,4 Persen Responden Nilai Penyelenggara Pemilu Mampu Menjaga Transparansi

Sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 10,7 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8,1 persen, Partai Demokrat 7,3 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 7,2 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 6,4 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) 2,6 persen dan sisanya 16 partai memperoleh kurang dari 2,5 persen.

Lantas LP3ES menyampaikan hasil hitung cepat itu kepada masyarakat satu hari kemudian. Saat itu masyarakat banyak yang tidak meyakini hasil hitung cepat.

Bahkan, pengumuman hasil penghitungan cepat oleh LP3ES juga sempat memicu ketegangan dengan KPU. KPU bahkan sempat mengancam akan mencabut akreditasi LP3ES dan NDI sebagai pemantau pemilu presiden dan wakil presiden. Hal itu berdasarkan pemberitaan surat kabar Kompas pada 8 Juli 2004.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 73,3 Persen Responden Yakin Penyelenggara Pemilu Dapat Kerja Optimal

Menurut KPU, LP3ES dan NDI dinilai melanggar peraturan sebagai pemantau, seperti diatur dalam undang-undang, Surat Keputusan KPU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemantau, dan kode etik pemantau.

Berkembang

Setelah pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2004, pemerintah melalui KPU membenahi sistem hitung cepat. Selain itu, hal tersebut juga mendorong tumbuhnya lahan bisnis baru dengan berdirinya berbagai lembaga survei hingga konsultan quick count.

Selain quick count, saat ini juga dikenal istilah exit poll.

Exit poll adalah survei yang digelar di hari pemungutan suara dan dilakukan segera setelah pemilih meninggalkan tempat pemungutan suara (TPS). Metode yang digunakan adalah dengan bertanya langsung pada pemilih yang sudah selesai mencoblos.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 52,4 Persen Responden Nilai Dinamika Politik Hambatan Terbesar Pemilu 2024

Kemudian sampel ditentukan secara proporsional untuk menggambarkan populasi. Hasil exit poll sendiri bisa diketahui lebih cepat dari hasil resmi karena sumber datanya adalah wawancara pemilih.

Sejak Pemilu dan Pilpres 2019 tercatat ada 40 lembaga survei yang terdaftar di KPU, yaitu:

  1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
  2. Poltracking Indonesia
  3. Indonesia Research And Survey (IRES)
  4. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
  5. Charta Politika Indonesia
  6. Indo Barometer
  7. Penelitian dan Pengembangan Kompas
  8. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)
  9. Indikator Politik Indonesia
  10. Indekstat Konsultan Indonesia
  11. Jaringan Suara Indonesia
  12. Populi Center
  13. Lingkaran Survey Kebijakan Publik
  14. Citra Publik Indonesia
  15. Survey Strategi Indonesia
  16. Jaringan Isu Publik
  17. Lingkaran Survey Indonesia
  18. Citra Komunikasi LSI
  19. Konsultan Citra Indonesia
  20. Citra Publik
  21. Cyrus Network
  22. Rataka Institute
  23. Lembaga Survei Kuadran
  24. Media Survey Nasional
  25. Indodata
  26. Celebes Research Center
  27. Roda Tiga Konsultan
  28. Indomatrik
  29. Puskaptis
  30. Pusat Riset Indonesia (PRI)
  31. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
  32. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
  33. Voxpol Center Research & Consultan
  34. FIXPOLL Media Polling Indonesia
  35. Cirus Curveyors Group
  36. Arus Survei Indonesia
  37. Konsepindo Research and Consulting
  38. PolMark Indonesia
  39. PT. Parameter Konsultindo
  40. Lembaga Real Count Nusantara

(Penulis: Aswab Nanda Prattama | Editor: Bayu Galih)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Jual-Beli BBM Nontunai, Bareskrim Geledah Kantor PT Pertamina di Banjarmasin

Kasus Jual-Beli BBM Nontunai, Bareskrim Geledah Kantor PT Pertamina di Banjarmasin

Nasional
Jokowi Kembali Temui Korban Gempa Cianjur, Kali Ini Bawakan Nasi dan Ayam

Jokowi Kembali Temui Korban Gempa Cianjur, Kali Ini Bawakan Nasi dan Ayam

Nasional
Bantuan Sudah Diberikan, Jokowi Minta Perbaikan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Segera Dimulai

Bantuan Sudah Diberikan, Jokowi Minta Perbaikan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Segera Dimulai

Nasional
Klaim Arsip Penting Negara Aman, Kemenkumham: Yang Terbakar Gudang

Klaim Arsip Penting Negara Aman, Kemenkumham: Yang Terbakar Gudang

Nasional
Ferdy Sambo Akui Hasil Uji Poligraf Deteksi Keterangannya Tak Jujur, tapi...

Ferdy Sambo Akui Hasil Uji Poligraf Deteksi Keterangannya Tak Jujur, tapi...

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran Ismail dan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Bareskrim Ungkap Peran Ismail dan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
Jokowi: Rumah yang Rusak 53.408 di Seluruh Cianjur, Sekolah Ada 540

Jokowi: Rumah yang Rusak 53.408 di Seluruh Cianjur, Sekolah Ada 540

Nasional
KUHP Baru, Tunjukkan Alat Kontrasepsi pada Anak Bisa Didenda, kecuali...

KUHP Baru, Tunjukkan Alat Kontrasepsi pada Anak Bisa Didenda, kecuali...

Nasional
Surya Paloh Kirim Surat ke Jokowi karena Tak Bisa Hadir di Pernikahan Kaesang

Surya Paloh Kirim Surat ke Jokowi karena Tak Bisa Hadir di Pernikahan Kaesang

Nasional
KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso

KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso

Nasional
Kantor Kemenkumham Terbakar, 65 Personel Damkar Dikerahkan

Kantor Kemenkumham Terbakar, 65 Personel Damkar Dikerahkan

Nasional
Selain Ismail Bolong, Polri Tetapkan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Selain Ismail Bolong, Polri Tetapkan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

Nasional
KY Pastikan Laporan Terhadap Hakim PN Jaksel Tak Akan Ganggu Persidangan Kasus Brigadir J

KY Pastikan Laporan Terhadap Hakim PN Jaksel Tak Akan Ganggu Persidangan Kasus Brigadir J

Nasional
KUHP Baru, Harapan di Tengah Ketidakpastian Penegakan Hukum Pidana?

KUHP Baru, Harapan di Tengah Ketidakpastian Penegakan Hukum Pidana?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.