Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancang-ancang KPU Hadapi Tahapan Pemilu 2024 yang Kian Dekat

Kompas.com - 31/05/2022, 08:17 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2024 mendatang. Artinya, sisa waktu yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan beragam persiapan, terutama berkaitan dengan aturan teknis penyelenggaraan pemilu kian menipis.

KPU pun meyakini, tahapan Pemilu 2024 akan berlangsung sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pun menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan pemilu akan dimulai paling lambat 20 bulan terhitung dari pemungutan suara.

Baca juga: Jokowi Ingatkan KPU Hati-hati Jangan Sampai Teknis Pemilu Jadi Isu Politik

Adapun hari pemungutan suara sendiri telah ditetapkan pada 14 Februari 2024 mendatang. Sehingga, dimulainya tahapan Pemilu 2024 jatuh pada 14 Juni 2022.

"Kami nanti akan menyelenggarakan rakor yang melibatkan KPU-KPU provinsi untuk menggelar kesiapan KPU menyelenggarakan pemilu," ucap Hasyim saat melakukan konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Peluncuran dihadiri Jokowi

Hasyim mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menghadiri peluncuran tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 mendatang.

Menurut Hasyim, kesiadaan Jokowi untuk hadir dalam peluncuran tahapan Pemilu 2024 setelah pihaknya mengundang secara langsung saat melakukan pertemuan di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Baca juga: KPU: Presiden Akan Hadiri Peluncuran Tahapan Pemilu pada 14 Juni 2022

"Ada peluncuran dimulainya tahapan pemilu pada 14 Juni 2022 ini. Kami mengundang Presiden untuk memberikan sambutan dalam rangka peluncuran. Presiden menyambut baik, insyaAllah akan hadir," ujar Hasyim.

Ia pun mengatakan, kehadiran Jokowi dalam peluncuran tahapan mendatang merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan, tahapan, dan kegiatan Pemilu 2024.

Kampanye 90 hari

Pertemuan antara Jokowi dan KPU pun menyepakati masa kampanye selama 90 hari. Lama masa kampanye tersebut berbeda dengan yang disepakati saat rapat konsiyering dilakukan antara lembaga penyelenggara pemilu, DPR, dan pemerintah pada pertengahan Mei lalu.

Namun demikian, KPU meyakini hal ini tidak akan menimbulkan permasalahan ketika dilakukan pembahasan bersama pihak DPR.

Hasyim menjelaskan, usulan masa kampanye selama 90 hari bukanlah hal yang baru.

Sesuai Jadwal Sementara, untuk usulan selama 75 hari, mulanya dimaksudkan agar KPU melakukan simulasi terkait penyelenggaraan kampanye.

Baca juga: KPU Sebut Jokowi Sepakat Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 90 Hari

"Di awal juga sudah ada titik temu di angka 90 hari dan muncul 75 hari dengan harapan KPU membuat simulasi-simulasi, dalam pandangan kami tidak terlalu problematik. Sehingga ada titik temu antara KPU, pemerintah, dan DPR soal durasi masa kampanye 90 hari," ujar Hasyim saat melakukan konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Ia pun menjelaskan, pertimbangan lama masa kampanye selama 90 hari yakni agar konflik yang terjadi akibat keretakan sosial atau pembelahan politik. Pertimbangan lain yakni terkait masalah keamanan selama penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com