Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Lantik 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Rutan, Ini Rinciannya

Kompas.com - 02/06/2022, 13:13 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan kepada 9 pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama dan kepala cabang rumah tahanan (Rutan).

Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Aula Gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: KPK Lantik 28 Pegawai Kedeputian Bidang Penindakan

Dalam sambutannya, Cahya berpesan kepada para pejabat yang dilantik agar dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku.

“Saya meminta agar para pejabat yang dilantik hari ini terus melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan secara maksimal,” kata Cahya.

Adapun para pejabat yang dilantik yaitu, Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu dari Polri, Direktur Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Elly Kusumastuti dari Kejaksaan, serta Kepala Sekretariat Dewan Pengawas Haerudin dari KPK.

Kemudian, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Herda Helmijaya dari KPK, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Kartika Handaruningrum dari Kementerian Luar Negeri, serta Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Amir Arief dari KPK.

Baca juga: KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

Lalu, Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi (PPSPK) Muhamad Suryanto, dari Kementerian Keuangan, serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia Zuraida Retno Pamungkas dari Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yuyuk Andriati Iskak dari KPK, serta Kepala Cabang Rumah Tahanan (Rutan) KPK Achmad Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Cahya pun berpesan agar pejabat yang dilantik mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dengan baik dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pelantikan 9 pejabat tinggi pratama tersebut merupakan hasil dari seleksi terbuka yang diselenggarakan KPK melalui panitia seleksi (Pansel) yang dimulai dari tahap pengumuman pada 14 Februari 2022 sampai dengan tahap akhir pada 28 April 2022.

Baca juga: Sekjen KPK Lantik 5 Pejabat Eselon III

Proses seleksi mencakup tahap administrasi, penulisan makalah/policy brief, assessment kompetensi manajerial dan sosial kultural, pemeriksaan kesehatan, pemaparan makalah dan wawancara, hingga pengumuman hasil seleksi, dan pelantikan pada hari ini.

Menurut Cahya, minat masyarakat untuk menempati posisi jabatan pratama di KPK sangat tinggi sejak awal pengumuman pendaftaran.

Ia menyebutkan, ada 903 pelamar dari delapan instansi yang berbeda, seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, hingga Perguruan Tinggi.

Seluruh proses seleksi terbuka pimpinan pejabat tinggi Madya dan Pratama KPK telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan tersebut mencakup Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, KPK, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta telah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Terima kasih dan apresiasi kepada Pansel dan berbagai pihak yang telah terlibat dalam seleksi pejabat pimpinan tinggi pratama ini. Sehingga terpilih kandidat-kandidat terbaik untuk mengisi posisi jabatan tinggi pratama sesuai keahliannya masing-masing,” ujar Cahya.

Baca juga: KPK Buka Kembali Layanan Publik secara Tatap Muka

Adapun pelantikan ini juga disaksikan oleh Anggota Dewan Pengawas KPK Indriyanto Seno Adji dan Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain itu, ada juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) diwakili oleh Supranawa Yusuf selaku Ketua pansel jabatan tinggi Pratama dan Madya KPK, serta Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Herman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com