Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenal Ragam Sistem Pemilu Legislatif dan Senator di Dunia

Kompas.com - 02/06/2022, 10:28 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai sistem dan metode diterapkan dalam proses pemilihan umum (pemilu) di berbagai negara di seluruh dunia.

Pemilu melalui pemungutan suara dilakukan sebagai bentuk dari keikutsertaan rakyat untuk menentukan pemerintahan dan sebagai bagian dari proses demokrasi.

Sistem atau metode yang diterapkan di dalam pemilu berkaitan erat dengan sistem politik dan pemerintahan yang dianut oleh setiap negara. Selain, perbedaan yang timbul dalam sistem atau metode pemilu juga dipengaruhi oleh persebaran dan jumlah penduduk serta bentang alam.

Selain itu, di beberapa negara pemilihan umum tidak hanya digunakan untuk memilih anggota legislatif, tetapi juga menentukan kepala negara dan kepala pemerintahan.

Baca juga: Aturan ASN Netral di Pemilu: Jenis Pelanggaran dan Sanksinya

Menurut penjelasan yang dikutip dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), secara garis besar ada 3 sistem pemilu yang diterapkan di dunia, yaitu Sistem Pluralitas atau Mayoritas, Sistem Proporsional, dan Sistem Campuran.

1. Sistem Pluralitas/Mayoritas (Plurality/Majority System)

Cara ini disebut juga sistem distrik. Dalam sistem pluralitas, wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasar atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian Block Vote dan Party Block Vote.

Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya. Varian dari sistem ini adalah First Past the Post, Alternative Vote, Two Round System, dan Block Vote.

a. First Past the Post

Sistem ini merupakan varian yang paling banyak digunakan di dunia yang menggunakan sistem pemilu pluralitas-mayoritas. Dalam sistem ini, calon anggota legislatif yang menang dan lolos ke parlemen adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak di sebuah daerah pemilihan (dapil) tanpa melihat selisihnya dengan kandidat lain.

Keunggulan dari sistem ini sangat sederhana dan memudahkan pemilih dalam menentukan pilihannya. Sedangkan salah satu kelemahannya adalah banyaknya suara terbuang atau tidak terkonversi menjadi kursi jika calon yang berkompetisi di dapil tersebut banyak, tetapi kursi yang tersedia di parlemen hanya satu.

Selain itu, sistem pemilihan seperti ini akan berdampak dengan terbentuknya pemerintahan kuat atau tunggal, atau justru sebaliknya yakni muncul kelompok oposisi yang kuat.

b. Alternative Vote

Sistem ini hanya digunakan dalam pemilu legislatif dan perwakilan daerah di Australia dan Nauru.

Metode pemilihan ini digunakan pada sistem daerah pemilihan dengan wakil tunggal seperti First Past The Post. Namun, dalam metode ini pemilih dapat memberi peringkat terhadap calon anggota legislatif pilihannya dari yang paling mereka unggulkan hingga yang tidak diunggulkan.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com