Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Kompas.com - 27/05/2022, 19:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Rakernas kedua PDI-P diundur menjadi 21 Juni hingga 23 Juni 2022.

Adapun Rakernas kedua PDI-P sebelumnya dijadwalkan pada 10-13 Juni 2022.

Rakernas kedua diundur karena PDI-P menunggu ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait jadwal tahapan Pemilu yang disebut mulai 14 Juni 2022.

"Mengingat Rakernas kedua ini untuk merancang suatu kebijakan strategis dalam rangka pemenangan pemilu pada 2024, maka mengapa terjadi beberapa kali penundaan karena menunggu kepastian dari KPU tersebut. Jadi Rakernas akan dilaksanakan pada 21-23 Juni 2022," kata Hasto ditemui di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat (27/5/2022).

Baca juga: PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

Hasto menyampaikan, Rakernas Kedua PDI-P kali ini sejatinya adalah Rakernas pada 2021.

Namun, baru bisa dilaksanakan pada tahun ini. Dia juga menegaskan bahwa Rakernas adalah amanah Kongres ke-5 PDI-P di mana partai harus melakukan agenda tersebut setiap tahunnya.

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa Rakernas tersebut tentu akan membahas seputar strategi PDI-P dalam berpolitik, khususnya Pemilu 2024.

"Sehingga, di sini lebih kepada kebijakan strategis partai di dalam melakukan pemenangan pemilu 2024, setelah pada Desember tahun lalu seluruh konsolidasi partai dinyatakan selesai," kata dia.

Baca juga: Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

Sebelumnya, Hasto pada 20 Mei 2022 menyatakan bahwa PDI-P bakal menggelar Rakernas kedua pada 10-13 Juni 2022.

Hasto mengatakan, Rakernas tersebut digelar dalam rangka konsolidasi partai.

"Kami punya agenda yang sudah tertata, 10-13 Juni, kami akan Rakernas kedua," kata Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com