Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi Sebut Kebijaksanaan Puan Diuji Ketika Memimpin Rapat Paripurna

Kompas.com - 25/05/2022, 14:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti peristiwa matinya mikrofon saat anggota DPR dari Fraksi PKS Amin AK menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna, Selasa (24/5/2022).

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, peristiwa itu menjadi ujian kebijaksanaan bagi setiap pemimpin rapat paripurna. Adapun pemimpin rapat saat mikrofon Amin AK mati adalah Ketua DPR Puan Maharani.

"Ujian kebijaksanaan Puan sebagai Ketua DPR sekaligus bertindak sebagai pemimpin rapat itu ketika dia memutuskan menerima, menolak atau mengabaikan anggota yang meminta menyampaikan interupsi," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Puan Minta Pemerintah Siapkan Strategi Matang jika Cabut PPKM

Lucius menjelaskan, sebagai pemimpin, Puan harus bijaksana dan tak boleh egois atau pun sewenang-wenang lantaran memiliki kuasa.

Maka, lanjut dia, jika pemimpin yang bijaksana, ia akan memperlakukan anggota yang meminta waktu untuk interupsi sebagaimana dirinya sendiri ingin diperlakukan.

"Perlakuan paling penting adalah menghormati niat anggota yang mau menyampaikan interupsi," ujarnya.

Lebih lanjut, Lucius berpandangan, jika menggunakan prinsip saling menghormati, mestinya tak sulit bagi pimpinan dan anggota untuk menghargai interupsi.

Begitu juga, anggota yang menyampaikan interupsi pun dinilai harus menghormati pimpinan rapat yang mungkin punya pertimbangan tertentu sehingga membatasi, atau menolak permintaannya.

Hanya saja, lanjut Lucius, penilaian tentang seorang pemimpin yang bijak akan berbeda ketika peristiwa matinya mikrofon memang disengaja.

Kesengajaan yang dimaksud sebagai bentuk penolakan atau cara lain mengabaikan interupsi.

"Tentu (matikan mikrofon) bukan cara seorang pemimpin yang bijak. Dalam prinsip saling menghargai, mematikan mikrofon agar pembicara tak bisa melanjutkan interupsi adalah cara pemimpin sidang yang tak bijak dan tak menghargai sesama anggota DPR sebagai sama-sama wakil rakyat," tutur dia.

Oleh karena itu, Lucius menilai semestinya ada pendekatan lain yang bisa digunakan untuk menyampaikan keberatan kepada anggota yang melakukan interupsi.

Baca juga: Hattrick Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

Pendekatan itu dinilai sebagai satu komunikasi yang penting antara pimpinan dan anggota DPR.

"Dan komunikasi yang baik harus dibangun atas dasar saling menghormati. Mematikan mikrofon bukan cara berkomunikasi yang baik. Itu cenderung sewenang-wenang," nilai Lucius.

Untuk itu, Lucius menilai penting bagi Puan menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin rapat dengan mendatangkan cara berkomunikasi yang saling menghormati.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com