Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryal mengatakan, pemerintah harus tegas dalam melakukan evaluasi, atau bahkan mencopot, pimpinan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK jika kinerjanya dinilai tidak sesuai dengan target dalam menangani perkara korupsi.

Sebab menurut dia, jika hal itu tidak dilakukan maka penegakan hukum untuk memerangi korupsi tidak akan maksimal dalam segi memberikan efek jera kepada pelaku dan juga mengembalikan kerugian keuangan negara.

"Pemerintah selaku atasan administratif aparat penegak hukum harus berani mengevaluasi aparat penegak hukum dengan mendasarkan kinerja dalam proses penegakan hukum," kata Agil saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/5/2022).

"Berani melakukan pergantian pimpinan lembaga penegak hukum jika tidak memenuhi target pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara," sambung Agil.

Baca juga: Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim

Pernyataan itu disampaikan Agil menanggapi hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait tren penuntutan dan vonis terhadap kasus-kasus korupsi sepanjang 2021.

Agil juga menekankan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus betul-betul berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Salah satu wujudnya, kata dia, adalah melalui pembenahan regulasi.

Menurut Agil, pemerintah harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Agil mengatakan, UU Tipikor saat ini terbukti tidak cukup ampuh memberikan efek jera terhadap para pelaku.

"Sebab, kehadiran regulasi itu diyakini akan membantu aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi dengan mengedepankan pendekatan modern berupa pemulihan kerugian keuangan negara," kata Agil.

Baca juga: Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Dalam paparan pada akhir pekan lalu, ICW menyoroti tiga titik kelemahan penegak hukum dalam tren putusan kasus korupsi, yakni dari vonis yang ringan, tuntutan jaksa dari Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai kurang maksimal, sampai pengembalian kerugian keuangan negara yang tidak sepadan dengan nilai korupsi.