Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Hal ini ditengarai membuat para terpidana memilih menjalani pidana penjara pengganti, ketimbang harus membayar uang pengganti yang jumlahnya bisa mencapai puluhan, ratusan juta, atau miliaran rupiah.

Baca juga: ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat secara Utuh

"Kita tahu pemberian efek jera tidak cukup mengandalkan pemenjaraan tapi mesti paralel dengan pengembalian kerugian negara," kata Kurnia.

Kurang ampuh

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryal mengatakan, memang masih terdapat banyak kendala dalam penegakan hukum kasus korupsi, terutama menyangkut proses penuntutan dan putusan di pengadilan.

Menurut Agil memang harus ada terobosan dari pemerintah jika memang sungguh-sungguh memerangi tindak pidana korupsi.

Baca juga: Sepanjang 2021, Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi Dituntut Tak sampai 4,5 Tahun Penjara oleh KPK dan Kejaksaan

Yang paling utama, kata Agil, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus dituntut berkomitmen untuk memberantas korupsi. Salah satu wujud komitmen itu adalah melalui pembenahan regulasi.

"Misalnya, RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan perubahan UU Tipikor mesti segara disahkan," ujar Agil saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Menurut Agil, jika pemerintah bisa menyusun dan mengesahkan sejumlah undang-undang itu, maka dia meyakini akan sangat membantu aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan dan KPK, dalam menindak pelaku korupsi dengan mengedepankan pendekatan modern berupa pemulihan kerugian keuangan negara.

"Sebab, UU Tipikor saat ini terbukti tidak cukup ampuh memberikan efek jera terhadap pelaku," ujar Agil.

(Penulis : Vitorio Mantalean | Editor : Dani Prabowo)