Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang untuk Mundur agar Kakak Bupati Langkat Menang Tender

Kompas.com - 23/05/2022, 20:55 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi bernama Marcos Surya Abdi mengatakan ada uang yang mesti diberikan pada perusahaan pesaing tender proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat.

Uang itu diberikan agar perusahaan lain mau mengalah sehingga tender proyek dapat dimenangkan oleh perusahaan yang dipilih oleh kakak kandung Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin yaitu Iskandar Perangin-angin.

Marcos merupakan anak buah Terbit yang bekerja sama dengan Iskandar untuk mengatur proyek di Kabupaten Langkat.

Ia mengungkapkan, pemberian uang untuk menyingkirkan perusahaan lain dilakukan setelah berkoordinasi dengan Yoki Eka Prianto selaku Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemkab Langkat.

Baca juga: Bupati Terbit Perangin-angin Diduga Atur Langsung Proyek di Beberapa Dinas di Langkat

“Apakah disampaikan teknis pemenangan dan cara mengalahkan perusahaan lain?,” tanya jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (23/5/2022).

“Perusahaan yang lebih rendah penawarannya bisa dikalahkan, orang dinas (Yoki) bilang asal ada uang mundur. Jadi harus membayar uang mundur untuk perusahaan lain yang masuk (ikut proses tender),” tutur Marcos.

Adapun Marcos hadir sebagai saksi untuk penyuap Terbit yaitu Muara Perangin-angin.

Marcos menjelaskan, Yoki bertugas untuk berkomunikasi dan membagi uang pada perusahaan.

“Yoki minta supaya (perusahaan lain) mundur tolong siapkan uang untuk koordinasinya dengan perusahaan lain,” katanya.

Jumlah uang yang diminta Yoki, lanjut Marcos, senilai Rp 10.000.000 hingga Rp 15.000.000.

"Itu berlaku untuk satu paket pengerjaan,” ucap dia.

Proses pemberian uang tersebut dilakukan sebelum dinas terkait menentukan pemenang tender.

Dalam kesaksiannya, Marcos mengklaim uang yang diminta oleh Yoki disiapkan oleh Iskandar.

“Permintaan itu diminta Pokja lalu dipenuhi oleh Pak Iskandar?,” cecar jaksa.

“Iya dipenuhi,” imbuhnya.

Diketahui Marcos pun berstatus sebagai tersangka dalam perkara ini.

Baca juga: Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Jaksa menyebut ia bersama Shuhanda Citra, Isfi Syahfitra dan Iskandar adalah kepanjangan tangan Terbit untuk mengatur pemenang tender proyek di Pemkab Langkat.

Nantinya perusahaan-perusahaan yang dimenangkan wajib memberi upeti senilai 15 hingga 16,5 persen untuk Terbit.

Salah satu pemilik perusahaan itu adalah Muara. Ia menyerahkan uang Rp 572.000.000 untuk Terbit yang diduga merupakan commitment fee karena dua perusahaannya telah menjadi pemenang tender proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com