Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah tidak gegabah mewacanakan perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi tanpa diikuti evaluasi dan kajian komprehensif atas pengendalian kasus Covid-19.

"Lebih penting memastikan dilakukannya evaluasi dan kajian menyeluruh terkait upaya pengendalian kasus Covid-19, daripada berbicara perubahan status pandemi menjadi endemi," kata Netty dalam siaran pers, Jumat (20/5/2022).

"Pastikan bahwa dalam rentang waktu tertentu tidak ada kemunculan kasus baru dan kasus aktif. Ini yang harus jadi target pemerintah dalam pengendalian kasus, dan bukan mewajarkan penyakit ini dengan status endemi," imbuh dia.

Baca juga: Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Netty khawatir, pelonggaran pembatasan yang mulai dilakukan pemerintah dapat menciptakan persepsi keliru bahwa Indonesia sudah bebas Covid-19.

Menurut Netty, hal itu dapat membuat masyarakat meninggalkan kebiasaan baik yang sudah tertanam seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

Padahal, ia menegaskan, status endemi tidak bisa dimaknai bahwa Indonesia bebas dari Covid-19.

"Kebiasaan baik itu jangan sampai hilang setelah betapa sulitnya dulu kita menerapkannya di masyarakat," kata politikus Partai Keadilah Sejahtera tersebut.

Ia menambahkan, wacana transisi ke endemi juga harus diikuti dengan rencana tindak lanjut yang jelas, termasuk dampaknya pada keuangan negara.

Baca juga: Pandemi Covid-19 di RI Transisi Menuju Endemi, PPKM Masih Relevan?

Sebab, sejumlah penyakit yang telah dinyatakan endemi seperti malaria, tuberculosis, dan HIV nyatanya tetap menjadi beban ekonomi maupun sosial bagi negara

"Nah, bagaimana dengan Covid-19? Apakah nanti biaya pengobatan Covid-19 ini akan ditanggung negara atau masyarakat harus membayar sendiri?" kata dia.

Netty juga meminta pemerintah memberi penjelasan dampak penetapan status endemi terhadap program-program penanganan Covid-19 yang sudah berjalan seperti insentif tenaga kesehatan dan vaksinasi.

"Wacana endemi tanpa penjelasan dampak ikutannya hanya akan menimbulkan euforia masyarakat. Sementara publik perlu tahu bagaimana kelanjutan proses vaksinasi, kelanjutan insentif nakes, dan lainnya," ujar Netty.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air mulai bertransisi menuju endemi.

Baca juga: Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Belum Endemi tapi Prokes Dilonggarkan Sebebas Itu, Kontradiktif

"Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam merespons pandemi Covid-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi," kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (10/5/2022).

Wiku mengatakan, kondisi tersebut tercermin dari mulai menurunnya dampak Covid-19 terhadap perilaku sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran menurun, indeks belanja mulai meningkat, dan mobilitas masyakat keluar rumah.

"Dan sebagaimana yang tertera data Covid-19 terkini nampak adanya penurunan tren angka kasus, perawatan di RS, termasuk layanan intensif dan kematian," ujar dia.