Salin Artikel

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

"Lebih penting memastikan dilakukannya evaluasi dan kajian menyeluruh terkait upaya pengendalian kasus Covid-19, daripada berbicara perubahan status pandemi menjadi endemi," kata Netty dalam siaran pers, Jumat (20/5/2022).

"Pastikan bahwa dalam rentang waktu tertentu tidak ada kemunculan kasus baru dan kasus aktif. Ini yang harus jadi target pemerintah dalam pengendalian kasus, dan bukan mewajarkan penyakit ini dengan status endemi," imbuh dia.

Netty khawatir, pelonggaran pembatasan yang mulai dilakukan pemerintah dapat menciptakan persepsi keliru bahwa Indonesia sudah bebas Covid-19.

Menurut Netty, hal itu dapat membuat masyarakat meninggalkan kebiasaan baik yang sudah tertanam seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

Padahal, ia menegaskan, status endemi tidak bisa dimaknai bahwa Indonesia bebas dari Covid-19.

"Kebiasaan baik itu jangan sampai hilang setelah betapa sulitnya dulu kita menerapkannya di masyarakat," kata politikus Partai Keadilah Sejahtera tersebut.

Ia menambahkan, wacana transisi ke endemi juga harus diikuti dengan rencana tindak lanjut yang jelas, termasuk dampaknya pada keuangan negara.

Sebab, sejumlah penyakit yang telah dinyatakan endemi seperti malaria, tuberculosis, dan HIV nyatanya tetap menjadi beban ekonomi maupun sosial bagi negara

"Nah, bagaimana dengan Covid-19? Apakah nanti biaya pengobatan Covid-19 ini akan ditanggung negara atau masyarakat harus membayar sendiri?" kata dia.

Netty juga meminta pemerintah memberi penjelasan dampak penetapan status endemi terhadap program-program penanganan Covid-19 yang sudah berjalan seperti insentif tenaga kesehatan dan vaksinasi.

"Wacana endemi tanpa penjelasan dampak ikutannya hanya akan menimbulkan euforia masyarakat. Sementara publik perlu tahu bagaimana kelanjutan proses vaksinasi, kelanjutan insentif nakes, dan lainnya," ujar Netty.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air mulai bertransisi menuju endemi.

"Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam merespons pandemi Covid-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi," kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (10/5/2022).

Wiku mengatakan, kondisi tersebut tercermin dari mulai menurunnya dampak Covid-19 terhadap perilaku sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran menurun, indeks belanja mulai meningkat, dan mobilitas masyakat keluar rumah.

"Dan sebagaimana yang tertera data Covid-19 terkini nampak adanya penurunan tren angka kasus, perawatan di RS, termasuk layanan intensif dan kematian," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/11495471/pemerintah-diminta-tak-gegabah-wacanakan-status-endemi-covid-19

Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke