Adapun menurut keterangan Indra Iskandar saat itu, anggaran pengadaan gorden sebesar Rp 48,7 miliar akan digunakan untuk 505 unit rumah dinas anggota DPR.
Dengan jumlah tersebut, nilai satu set gorden untuk satu rumah sekitar Rp 80 juta di luar pajak, atau Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.
Baca juga: Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan
Setiap rumah akan mendapat 11 item gorden yang akan dipasang di jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, dan jendela void tangga di lantai satu.
Kemudian, di lantai dua, gorden akan dipasang di jendela tiga ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga, dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga.
"Rp 48 miliar itu bukan Rp 48 miliar itu adalah gorden dalam 1-2 rumah, tapi 505 rumah dengan 11 item di setiap rumah," kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Pemenang tender proyek ini pun telah ditetapkan. Adalah PT Bertiga Mitra Solusi, pemenang tender yang dalam proses lelang menjadi perusahaan dengan penawar harga tertinggi senilai Rp 43,5 miliar.
Dalam perjalanannya, rencana pengadaan gorden di rumah dinas anggota DPR menuai kritik, baik dari masyarakat maupun sejumlah fraksi di DPR RI.
Pada akhirnya, Selasa (17/5/2022), DPR mengumumkan keputusannya tidak melanjutkan proyek tersebut.
Ini merupakan keputusan bersama antara Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan Sekretariat Jenderal DPR. Semua fraksi di DPR RI juga disebut setuju atas pembatalan ini.
"Kami baru saja selesai rapat membahas gorden, dan kesimpulannya, BURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan RJA DPR RI Kalibata," kata Ketua BURT Agung Budi Santoso dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).
Baca juga: Usai Gorden Rumah Dinas, DPR Juga Didesak Hentikan Proyek Tak Penting Lain yang Masih Jalan
Wakil Ketua BURT DPR Johan Budi mengatakan, DPR mendengarkan aspirasi publik sebelum memutuskan untuk membatalkan proyek pengadaan gorden ini.
“Kami kan juga wakil rakyat, kami juga mendengar cerita-cerita aspirasi dari publik di mana itu tadi pula (yang disampaikan) pimpinan dan anggota BURT,” kata Johan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Terbaru, DPR menganggarkan sebesar Rp 4,5 miliar untuk pengecatan dome atau kubah Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura di Kompleks Parlemen, Senayan.
Dilihat dari situs LPSE DPR, nilai pagu paket proyek ini sebesar Rp 4.560.000.000. Sedangkan nilai HPS paket sebesar Rp 4.501.240.786,80.
Baca juga: Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia
Pengadaan proyek pengecatan itu ditandai dengan kode tender 735087 dan diberi nama "Pengecatan Dome Gedung Nusantara DPR RI".
Pada situs LPSE DPR tercantum, tender sudah masuk pada tahap pengumuman pascakualifikasi yang digelar 12-19 Mei 2022.
Indra Iskandar menjelaskan, proyek ini bukan hanya untuk pengecatan dome gedung, melainkan juga waterproofing (pengedapan air) Gedung Nusantara. Waterproofing diperlukan sebagai bagian dari perawatan gedung.
"Waterproofing terhadap dome Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura yang kita kenal itu pada tahun 2015 terakhir. Nah, saat ini banyak bagian-bagian itu karena itu adalah bangunan heritage (sejarah) yang harus kita rawat," jelas Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).