Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan "Dome" Gedung Kura-kura

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah proyek pekerjaan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuai kontroversi.

Proyek-proyek itu dinilai tidak urgen, tetapi anggarannya bernilai fantastis.

Sebut saja proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR yang angkanya mencapai Rp 43,5 miliar. Setelah hampir dua bulan menjadi polemik, proyek itu dibatalkan.

Namun, tak lama, muncul pekerjaan baru di lingkungan DPR yang nilainya tak kalah besar, yakni pengecatan dome atau kubah Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura DPR RI senilai Rp 4,5 miliar.

Lagi-lagi proyek itu dinilai tak mendesak, tetapi anggarannya tidak sedikit.

Pengaspalan Rp 11 miliar

Pada akhir Maret 2022, publik mengetahui bahwa DPR tengah menganggarkan pengaspalan jalan di area Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan pelapisan aspal hotmix area di Kompleks DPR RI pagunya mencapai Rp 11 miliar yang bersumber dari APBN.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan, rencana pengaspalan ini merupakan bagian dari persiapan DPR menjelang pertemuan parlemen negara G20 atau P20 pada awal Oktober 2022.

Selain pelapisan aspal, pintu gerbang hingga jalan-jalan di Kompleks DPR juga akan dirapikan untuk menyambut puluhan ketua parlemen dunia yang akan hadir di pertemuan P20.

"Pada awal Oktober itu akan hadir sekitar 40 ketua parlemen dunia hadir di sini. Untuk mempersiapkan ke sana, tentu kami akan merapikan semua tampilan-tampilan DPR mulai dari pintu gerbang, taman, dan semua jalan-jalan," kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Indra menyebutkan, banyak bidang jalan yang harus diaspal karena cukup banyak yang sudah tergerus, berlubang, serta tergenang air saat hujan.

Luas bidang jalan yang akan diaspal yakni 85.300 meter persegi dengan penggunaan aspal sebanyak 7.100 ton.

"Karena acara pertemuan parlemen-parlemen dunia tersebut di DPR dilakukan pada awal Oktober, kami akan selesaikan semua perapian-perapian infrastruktur itu sebelum Juli," kata Indra.

Gorden rumah dinas DPR

Proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, juga diketahui publik pada akhir Maret 2022.

Dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, lpse.dpr.go.id, tertera informasi mengenai lelang proyek berupa "Penggantian Grodyn dan Blind DPR RI Kalibata".

Pagu paket proyek tersebut sebesar Rp 48.745.624.000 dan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket sebesar Rp 45.767.446.332,84. Proyek ini akan dianggarkan melalui APBN 2022.

Kala itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, gorden di rumah dinas DPR sudah lama tidak diganti sehingga dibutuhkan yang baru.

"Gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang, rumah dinas itu belum pernah diganti. Jadi gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Adapun menurut keterangan Indra Iskandar saat itu, anggaran pengadaan gorden sebesar Rp 48,7 miliar akan digunakan untuk 505 unit rumah dinas anggota DPR.

Dengan jumlah tersebut, nilai satu set gorden untuk satu rumah sekitar Rp 80 juta di luar pajak, atau Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.

Setiap rumah akan mendapat 11 item gorden yang akan dipasang di jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, dan jendela void tangga di lantai satu.

Kemudian, di lantai dua, gorden akan dipasang di jendela tiga ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga, dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga.

"Rp 48 miliar itu bukan Rp 48 miliar itu adalah gorden dalam 1-2 rumah, tapi 505 rumah dengan 11 item di setiap rumah," kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Pemenang tender proyek ini pun telah ditetapkan. Adalah PT Bertiga Mitra Solusi, pemenang tender yang dalam proses lelang menjadi perusahaan dengan penawar harga tertinggi senilai Rp 43,5 miliar.

Dalam perjalanannya, rencana pengadaan gorden di rumah dinas anggota DPR menuai kritik, baik dari masyarakat maupun sejumlah fraksi di DPR RI.

Pada akhirnya, Selasa (17/5/2022), DPR mengumumkan keputusannya tidak melanjutkan proyek tersebut.

Ini merupakan keputusan bersama antara Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan Sekretariat Jenderal DPR. Semua fraksi di DPR RI juga disebut setuju atas pembatalan ini.

"Kami baru saja selesai rapat membahas gorden, dan kesimpulannya, BURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan RJA DPR RI Kalibata," kata Ketua BURT Agung Budi Santoso dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Wakil Ketua BURT DPR Johan Budi mengatakan, DPR mendengarkan aspirasi publik sebelum memutuskan untuk membatalkan proyek pengadaan gorden ini.

“Kami kan juga wakil rakyat, kami juga mendengar cerita-cerita aspirasi dari publik di mana itu tadi pula (yang disampaikan) pimpinan dan anggota BURT,” kata Johan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Pengecatan dome Gedung Nusantara

Terbaru, DPR menganggarkan sebesar Rp 4,5 miliar untuk pengecatan dome atau kubah Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dilihat dari situs LPSE DPR, nilai pagu paket proyek ini sebesar Rp 4.560.000.000. Sedangkan nilai HPS paket sebesar Rp 4.501.240.786,80.

Pengadaan proyek pengecatan itu ditandai dengan kode tender 735087 dan diberi nama "Pengecatan Dome Gedung Nusantara DPR RI".

Pada situs LPSE DPR tercantum, tender sudah masuk pada tahap pengumuman pascakualifikasi yang digelar 12-19 Mei 2022.

Indra Iskandar menjelaskan, proyek ini bukan hanya untuk pengecatan dome gedung, melainkan juga waterproofing (pengedapan air) Gedung Nusantara. Waterproofing diperlukan sebagai bagian dari perawatan gedung.

"Waterproofing terhadap dome Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura yang kita kenal itu pada tahun 2015 terakhir. Nah, saat ini banyak bagian-bagian itu karena itu adalah bangunan heritage (sejarah) yang harus kita rawat," jelas Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Indra menuturkan, dome gedung DPR itu kini sudah banyak bagian yang mengelupas. Oleh karenanya, perlu dilakukan perawatan agar tidak menimbulkan keretakan pada bagian-bagian tersebut.

"Termasuk di dalamnya jamur yang itu masuk ke dalam struktur beton tersebut, sehingga kita melakukan kembali waterproofing," kata dia.

Indra mengeklaim, proyek ini diperlukan sebagai bagian dari persiapan DPR menerima tamu kenegaraan, utamanya menjelang pergelaran P20 atau pertemuan parlemen dunia di Tanah Air.

"Persiapan acara kenegaraan yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus itu nota APBN pemerintah presiden, kemudian tanggal 5-6 Oktober itu akan ada pertemuan P20 yang dihadiri 20 kepala parlemen dunia plus undangan 20 kepala parlemen dunia. Sekitar 40 ketua parlemen dunia pada 5-6 Oktober," jelasnya.

Belum cukup

Pembatalan proyek pengecatan rumah dinas DPR mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) misalnya, menilai bahwa langkah tersebut menujukkan DPR yang masih mendengar suara rakyat.

Namun demikian, menurut Formappi, keputusan itu seharusnya diikuti oleh pembatalan proyek-proyek lain di DPR yang tak seberapa penting.

"Jika semangat efisiensi yang menjadi landasan keputusan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga DPR) menghentikan proyek gorden, maka mestinya bukan hanya proyek gorden saja yang dibatalkan," kata Peneliti Formappi Lucius Karus kepada Kompas.com, Rabu (18/5/2022).

Menurut Lucius, ada sejumlah proyek di DPR yang kini tengah berjalan dan minim urgensi. Misalnya, pengaspalan jalan dan pengecatan dome Gedung Nusantara.

Lucius menilai, proyek pengecatan dome yang menelan anggaran hingga Rp 4,5 miliar sulit dipahami. Sebab, rakyat menuntut supaya DPR melakukan efisiensi anggaran.

Jika proyek-proyek tak penting lain di DPR tak ikut dibatalkan, menurut Lucius, keputusan BURT menghentikan proyek gorden rumah dinas DPR sebatas untuk menyenangkan publik sesaat saja.

"Semangat penghematan anggaran sesungguhnya tak ada," ujar dia.

Lagi pula, menurut Lucius, pengecatan dome Gedung Nusantara bukan sesuatu yang mendesak. Ada banyak kebutuhan lain yang harus diutamakan DPR, utamanya yang menyangkut rakyat langsung.

Sebagai wakil rakyat, lanjut Lucius, sudah seharusnya DPR dituntut untuk berpikir sesuai dengan urutan prioritas.

Prioritas utama saat ini bukan mempercantik penampilan gedung Parlemen, melainkan bagaimana mengatasi situasi pascakrisis Covid-19 yang berdampak pada terbengkalainya banyak sektor kehidupan rakyat.

"Sebagai wakil rakyat, prioritas anggaran untuk kebutuhan rakyat itu yang mestinya didahulukan ketimbang mengurus penampilan kompleks DPR itu," kata Lucius.

Menurut Lucius, rakyat menggantungkan harapan yang besar pada DPR. Oleh karenanya, tidak cukup hanya menghentikan proyek pengadaan gorden, tetapi juga harus diikuti proyek lain yang tidak seberapa penting.

"Jadi kalau proyek gorden dianggap tak mendesak karena memboroskan anggaran, maka seharusnya proyek dome ini juga sama saja tak pentingnya," tandas dia.