Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Kompas.com - 17/05/2022, 10:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menanggapi santai perihal terciptanya koalisi PPP-Golkar-PAN untuk Pemilu 2024 yang dikaitkan dengan arahan pihak Istana.

Menurut Arsul, pihak yang mengaitkan hal tersebut tentu senang berimajinasi dan tidak perlu ditanggapi terlalu serius.

"Melihat rencana koalisi Partai Golkar, PAN dan PPP itu karena ada faktor arahan istana adalah orang yang senang berimajinasi, seolah-olah rencana-rencana atau proses-proses politik itu selalu muncul karena pengaruh atau bahkan intervensi Pak Jokowi," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Airlangga Jamin Koalisi Indonesia Bersatu Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi

Arsul melanjutkan, PPP menilai tidak perlu menanggapi isu tersebut dengan serius.

PPP bahkan disebut mengomentari penilaian itu dengan senyuman.

"Tidak harus kami tanggapi dengan mengernyitkan dahi, wong namanya juga pengamatan imajinatif," jelasnya.

Anggota Komisi III DPR ini menilai, rencana koalisi tiga partai tersebut merupakan sebuah pilihan di atas keharusan.

Keharusan yang dimaksud Arsul adalah rencana koalisi diambil karena ketentuan presidential threshold 20 persen yang mengharuskan semua partai, terkecuali PDI-P, berkoalisi untuk mengusung calon presiden (capres).

"Nah mengapa itu pilihan? Karena di luar ketiga partai tersebut juga tersedia partai-partai lain yang juga bisa diajak koalisi," ungkapnya.

Baca juga: Golkar-PPP-PAN Bentuk Koalisi, Pengamat: Ada Arahan Istana?

Lantas, mengapa PPP memilih berkoalisi dengan Golkar dan PAN?

Arsul menjawab, komunikasi yang kerap dilakukan oleh ketiga partai tersebut menjadi alasan untuk menciptakan koalisi ini.

"Kebetulan para ketum dan jajaran partainya (PPP-Golkar-PAN) yang paling sering komunikasi," tutur Arsul.

Sebelumnya diberitakan, analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio mempertanyakan apakah ada campur tangan istana dalam pertemuan tiga ketua umum partai politik (parpol) pada Kamis (12/5/2022).

Baca juga: Sikapi Koalisi 3 Parpol, AHY: Itu Hak Semua Partai, Hari Ini Masih Cair

Pasalnya, Ketua Umum Partai Golkar, PAN dan PPP saat ini sama-sama berada di pemerintahan.

Selain itu, ketiga parpol tersebut kini masih jadi bagian koalisi pemerintah.

"Ada sebuah pertanyaan besar, apakah ada arahan dari Istana? Karena tiga-tiganya parpol koalisi pemerintah. Satu sedang di ujung tanduk, satu lagi baru ditinggal tokoh sentral, yang satu lagi enggak jelas arahnya ke mana karena ada isu bahkan ketua umum mau dilengserkan, kasus macam-macamlah," ujar Hendri dalam diskusi daring bertajuk "Kasak-kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024" pada Sabtu (14/5/2022).

"Nah apakah itu untuk menyelamatkan tokoh, kemudian parpol ? Dan itu tadi pertanyaan terbesar, ini ada arahan istana atau tidak?" tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com