Siswanto Rusdi
Direktur The National Maritime Institute

Pendiri dan Direktur The National Maritime Institute (Namarin), sebuah lembaga pengkajian kemaritiman independen. Acap menulis di media seputar isu pelabuhan, pelayaran, kepelautan, keamanan maritim dan sejenisnya.

Mencermati Perpres Natuna Utara

Kompas.com - 17/05/2022, 09:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara beberapa waktu lalu. Dalam peraturan itu dicantumkan dua kebijakan untuk mewujudkan zona pertahanan dan keamanan di Natuna.

Pertama, pengelolaan wilayah pertahanan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Kedua, peningkatan prasarana dan sarana pertahanan keamanan negara untuk mendukung kedaulatan dan pengamanan batas wilayah negara.

Publik menyambut hangat kehadiran Perpres tersebut dan memberi catatan bahwa aturan dimaksud merupakan langkah maju dalam pengelolaan dinamika strategis yang telah, sedang, dan akan berlangsung di Natuna.

Baca juga: RI Disarankan Rombak Strategi Hadapi Dinamika di Laut Natuna Utara

Dengan Perpes itu ada mandat, antara lain, mewujudkan zona pertahanan dan keamanan untuk menunjang stabilitas keamanan wilayah. Tinggal menunggu Kementerian Pertahanan (Kemenhan)  dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menindaklanjutinya. Pasalnya, Perpres No. 41/2022 merupakan payung hukum bagi Kemhan dan TNI untuk memperkuat wilayah perairan dan mengendalikan stabilitas keamanan perairan yurisdiksi. Demikian pendapat seorang pengamat militer dan intelijen.

Empat fakta seputar isi Perpres Nomor 41 Tahun 2022

Ada euforia di tengah khalayak dengan ditandatanganinya aturan tersebut. Tidak ada yang salah dengan luapan perasaan ini. Namun, yang namanya euforia, ia cenderung melebih-lebihkan fakta atau keadaan sehingga, pada derajat tertentu, mengaburkan kenyataan sesungguhnya.

Tulisan ini mencoba mengetengahkan beberapa catatan terkait fakta keras seputar Perpres No. 41/2022.

Pertama, walau mengatur perihal keamanan dan keselamatan maritim, aturan tersebut sejatinya lebih diarahkan untuk pengembangan potensi ekonomi (perikanan, wisata bahari, dan sebagainya). Ini berarti, dari sudut arsitektur keseluruhan Perpres, pasal-pasal perihal dua isu maritim tadi bisa disebut dimasukkan hanya sebagai pemanis saja. Atau, ibarat membuat makalah, pasal-pasal itu disisipkan agar terpenuhi jumlah maksimal halaman yang dipersyaratkan oleh guru atau dosen.

Bila Perpres No. 41/2022 diniatkan untuk memperkuat wilayah perairan dan mengendalikan stabilitas keamanan perairan yurisdiksi, maka komando dan kendali harus jelas. Sehingga, tidak membingungkan satuan bawah atau satuan yang berhadapan langsung dengan lawan.

Perlu diperjelas pula rule of engagement (aturan pelibatan) masing-masing instansi dalam mengantisipasi peningkatan eskalasi di Natuna Utara. Hal ini diperlukan karena mereka memiliki kewenangan penegakan hukum di laut.

Wakil Menteri Kelautan Indonesia Arif Havas Oegroseno menunjuk lokasi Laut Natuna Utara pada peta baru Indonesia saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Indonesia, 14 Juli 2017.REUTERS/BEAWIHARTA via ABC INDONESIA Wakil Menteri Kelautan Indonesia Arif Havas Oegroseno menunjuk lokasi Laut Natuna Utara pada peta baru Indonesia saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Indonesia, 14 Juli 2017.
Kedua, Perpres menambah jumlah regulasi yang mengatur isu keamanan/keselamatan maritim yang saat ini berlaku di Tanah Air. Kendati setiap aturan mengatur bidang atau sektor tertentu, tetap saja regulasi yang beragam sedikit-banyak akan menimbulkan masalah. Terutama bagi aparat yang berada di level operasional lapangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Polri: Masa Tahanannya Habis tetapi Pemberkasan Belum Kelar

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Polri: Masa Tahanannya Habis tetapi Pemberkasan Belum Kelar

Nasional
Seputar Rencana Penggunaan PeduliLindungi dan NIK untuk Beli Minyak Goreng Curah: Mekanisme dan Masa Berlaku

Seputar Rencana Penggunaan PeduliLindungi dan NIK untuk Beli Minyak Goreng Curah: Mekanisme dan Masa Berlaku

Nasional
[POPULER NASIONAL] AHY Bertemu Ganjar di Masjid | Paloh Tak Ingin Nasdem dan PDI-P Renggang

[POPULER NASIONAL] AHY Bertemu Ganjar di Masjid | Paloh Tak Ingin Nasdem dan PDI-P Renggang

Nasional
Penetapan Tersangka Mardani Maming Dalam Kasus Suap Izin Tambang dan Rencana Praperadilan

Penetapan Tersangka Mardani Maming Dalam Kasus Suap Izin Tambang dan Rencana Praperadilan

Nasional
Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

Nasional
Hukum Minum Alkohol di Indonesia

Hukum Minum Alkohol di Indonesia

Nasional
Isi UU IKN

Isi UU IKN

Nasional
Umur Legal Minum Alkohol di Indonesia

Umur Legal Minum Alkohol di Indonesia

Nasional
Tangkap Buron Penipuan Bansos Covid-19, Imigrasi Dapat Penghargaan dari Kepolisian Jepang

Tangkap Buron Penipuan Bansos Covid-19, Imigrasi Dapat Penghargaan dari Kepolisian Jepang

Nasional
Surya Paloh Bakal Terus Jaga Hubungan Baik dengan PDI-P Meski Usung Ganjar Pranowo Sebagai Capres

Surya Paloh Bakal Terus Jaga Hubungan Baik dengan PDI-P Meski Usung Ganjar Pranowo Sebagai Capres

Nasional
Ditanya Soal Koalisi, Prabowo: Di Indonesia, Biasanya 'Last Minute'

Ditanya Soal Koalisi, Prabowo: Di Indonesia, Biasanya "Last Minute"

Nasional
Sepakat Lanjutkan Komunikasi dengan Demokrat, Prabowo: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

Sepakat Lanjutkan Komunikasi dengan Demokrat, Prabowo: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

Nasional
Ditemui AHY di Kertanegara, Prabowo: Kami Punya Kesamaan Ideologis

Ditemui AHY di Kertanegara, Prabowo: Kami Punya Kesamaan Ideologis

Nasional
Ditanya Soal Persentase Gerindra Berkoalisi dengan Demokrat, Prabowo: Wartawan yang Tebak Nanti

Ditanya Soal Persentase Gerindra Berkoalisi dengan Demokrat, Prabowo: Wartawan yang Tebak Nanti

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Usulan untuk Hindari Dekade Pembangunan yang Hilang

Jokowi Sampaikan 3 Usulan untuk Hindari Dekade Pembangunan yang Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.