Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Ketua Umum PKS: dari Nur Mahmudi Ismail hingga Ahmad Syaikhu

Kompas.com - 29/04/2022, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Lahir di era reformasi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih eksis di panggung politik tanah air hingga saat ini.

PKS resmi dibentuk pada 20 Juli 1998. Sebelumnya, partai ini berdiri dengan nama Partai Keadilan (PK).

Lebih dari dua dekade berkiprah, kepemimpinan PKS telah beberapa kali berganti.

Setidaknya, ada tujuh sosok yang pernah mengisi kursi ketua umum PKS hingga akhirnya kini dipimpin oleh Ahmad Syaikhu. Berikut profil ketua umum PKS dari masa ke masa.

1. Nur Mahmudi Ismail

Dikutip dari laman resmi PKS, presiden (ketua umum) pertama partai berlambang bulan sabit dan padi itu adalah Nur Mahmudi Ismail.

Saat menjabat sebagai presiden PKS, Nur Mahmudi juga menjadi anggota DPR RI terhitung sejak 1 Oktober 1999.

Namun, jabatan ini diemban Nur Mahmudi tak sampai satu bulan lantaran ia ditunjuk Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan Indonesia per 29 Oktober 1999.

Baca juga: Profil PKS: Estafet Kepemimpinan, Kursi di DPR, dan Bulan Sabit-Padi

Karena jabatan barunya itu, Nur Mahmudi mengundurkan diri dari kursi ketua umum PKS pada 16 April 2000.

Kursi menteri juga tak lama diemban Nur Mahmudi. Ia bergabung di Kabinet Persatuan Nasional hanya sampai 15 Maret 2001.

Dalam perjalanannya, Nu Mahmudi pernah menjabat sebagai wali kota Depok selama 2 periode yakni 2006-2016.

2. Hidayat Nur Wahid

Lepas dari Nur Mahmudi, kursi presiden PKS diisi oleh Hidayat Nur Wahid. Ia menjabat sejak 21 Mei 2000.

Lewat Pemilu 2004, Hidayat terpilih sebagai anggota DPR RI. Kala itu ia juga dipercaya sebagai Ketua MPR masa jabatan 2004-2009.

Atas tugas barunya, Hidayat pun memutuskan meletakkan jabatan sebagai presiden PKS pada 11 Oktober 2004.

Setelahnya, Hidayat malang melintang di Parlemen. Ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI melalui Pemilu 2009.

Kariernya terus meroket hingga dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012, berpasangan dengan politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Didik J Rachbini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com