Profil PKS: Estafet Kepemimpinan, Kursi di DPR, dan Bulan Sabit-Padi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir di era reformasi.

Resmi dibentuk pada 20 Juli 1998, PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan atau disingkat PK.

Partai ini didirkan oleh para tokoh di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

PK dibentuk tak lama setelah KAMMI dan gerakan mahasiswa lainnya berhasil melengserkan Soeharto dari kursi RI-1 pada 21 Mei 1998.

Pemilu 1999 menjadi ajang pemilu pertama yang diikuti oleh PK. Sayangnya, kala itu, PK hanya mendapat 1.436.565 suara atau 1,36 persen dari total perolehan suara nasional.

Akibatnya, partai ini gagal ke Senayan karena tak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 2 persen.

Merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen tersebut membuat partai ini harus mengganti nama.

Baca juga: Profil Partai Ummat, Pendatang Baru Besutan Amien Rais

Sementara, pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh proses verifikasi partai politik di Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham).

Sehari kemudian, PK menyatakan bergabung dengan PKS. Dengan penggabungan ini, maka PK resmi berubah nama menjadi PKS.

Kepemimpinan

Dikutip dari laman resmi PKS, presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nur Mahmudi Ismail.

Di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, PK menerima tawaran kursi Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Kursi itu lantas ditempati oleh Nur Mahmudi.

Mengemban jabatan menteri, Nur Mahmudi mundur dari kursi Presiden PKS. Jabatan itu lantas diamanatkan ke Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000.

Lewat Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Ketua MPR masa jabatan 2004-2009. Ia pun meletakkan jabatannya sebagai pimpinan tertinggi PKS.

Akhirnya, Sidang Majelis Syuro I PKS yang digelar Mei 2005 menetapkan Tifatul Sembiring sebagai Presiden PKS periode 2005-2010.

Empat tahun menjabat, Tifatul ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bergabung bersama Kabinet Indonesia Bersatu II sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.