Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/04/2022, 05:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir di era reformasi.

Resmi dibentuk pada 20 Juli 1998, PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan atau disingkat PK.

Partai ini didirkan oleh para tokoh di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

PK dibentuk tak lama setelah KAMMI dan gerakan mahasiswa lainnya berhasil melengserkan Soeharto dari kursi RI-1 pada 21 Mei 1998.

Pemilu 1999 menjadi ajang pemilu pertama yang diikuti oleh PK. Sayangnya, kala itu, PK hanya mendapat 1.436.565 suara atau 1,36 persen dari total perolehan suara nasional.

Akibatnya, partai ini gagal ke Senayan karena tak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 2 persen.

Merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen tersebut membuat partai ini harus mengganti nama.

Baca juga: Profil Partai Ummat, Pendatang Baru Besutan Amien Rais

Sementara, pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh proses verifikasi partai politik di Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham).

Sehari kemudian, PK menyatakan bergabung dengan PKS. Dengan penggabungan ini, maka PK resmi berubah nama menjadi PKS.

Kepemimpinan

Dikutip dari laman resmi PKS, presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nur Mahmudi Ismail.

Di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, PK menerima tawaran kursi Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Kursi itu lantas ditempati oleh Nur Mahmudi.

Mengemban jabatan menteri, Nur Mahmudi mundur dari kursi Presiden PKS. Jabatan itu lantas diamanatkan ke Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000.

Lewat Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Ketua MPR masa jabatan 2004-2009. Ia pun meletakkan jabatannya sebagai pimpinan tertinggi PKS.

Akhirnya, Sidang Majelis Syuro I PKS yang digelar Mei 2005 menetapkan Tifatul Sembiring sebagai Presiden PKS periode 2005-2010.

Empat tahun menjabat, Tifatul ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bergabung bersama Kabinet Indonesia Bersatu II sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ketua TPN Sebut Ganjar Rajin Blusukan seperti Jokowi, Bahkan Tidur di Rumah Rakyat

Ketua TPN Sebut Ganjar Rajin Blusukan seperti Jokowi, Bahkan Tidur di Rumah Rakyat

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Pangkoopsudnas dan Dankodiklatau, Wanti-wanti Tantangan yang Makin Kompleks

KSAU Pimpin Sertijab Pangkoopsudnas dan Dankodiklatau, Wanti-wanti Tantangan yang Makin Kompleks

Nasional
Mutasi Polri, Polisi yang Terseret Kasus Sambo Kembali Dapat Jabatan

Mutasi Polri, Polisi yang Terseret Kasus Sambo Kembali Dapat Jabatan

Nasional
Ridwan Mansyur Resmi Jadi Hakim Konstitusi, Ini Susunan 9 Hakim MK Terbaru

Ridwan Mansyur Resmi Jadi Hakim Konstitusi, Ini Susunan 9 Hakim MK Terbaru

Nasional
Profil Hakim MK Baru Ridwan Mansyur, Pernah Adili Pembunuh Munir

Profil Hakim MK Baru Ridwan Mansyur, Pernah Adili Pembunuh Munir

Nasional
Polisi Sebut Tak Ada Luka Tusuk pada Tubuh 4 Anak yang Tewas di Jagakarsa

Polisi Sebut Tak Ada Luka Tusuk pada Tubuh 4 Anak yang Tewas di Jagakarsa

Nasional
Dilantik Jokowi Jadi Kepala BNN, Marthinus Hukom Punya Harta Rp 16,8 Miliar

Dilantik Jokowi Jadi Kepala BNN, Marthinus Hukom Punya Harta Rp 16,8 Miliar

Nasional
Di Malaysia, Mahfud Ajak WNI Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Di Malaysia, Mahfud Ajak WNI Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Lantik Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN

Jokowi Lantik Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN

Nasional
Disaksikan Jokowi, Ridwan Mansyur Disumpah Jadi Hakim MK

Disaksikan Jokowi, Ridwan Mansyur Disumpah Jadi Hakim MK

Nasional
Kadernya Joget di Kantor Kemendag, PAN: Itu Bukan Kampanye

Kadernya Joget di Kantor Kemendag, PAN: Itu Bukan Kampanye

Nasional
Dewas Putuskan Perkara Etik Firli Bahuri Naik Sidang atau Tidak Hari Ini

Dewas Putuskan Perkara Etik Firli Bahuri Naik Sidang atau Tidak Hari Ini

Nasional
DPR RI dan Pemerintah: Pertambangan di Pulau Kecil Tidak Dilarang, asalkan...

DPR RI dan Pemerintah: Pertambangan di Pulau Kecil Tidak Dilarang, asalkan...

Nasional
Kampanye di Medan, Cak Imin Disambut Ratusan Pendukung di Bandara Kualanamu

Kampanye di Medan, Cak Imin Disambut Ratusan Pendukung di Bandara Kualanamu

Nasional
Brigjen Pol Sentot Prasetyo Ditunjuk Jadi Kadensus 88 Antiteror Polri, Ini Profilnya

Brigjen Pol Sentot Prasetyo Ditunjuk Jadi Kadensus 88 Antiteror Polri, Ini Profilnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com