Salin Artikel

Profil Ketua Umum PKS: dari Nur Mahmudi Ismail hingga Ahmad Syaikhu

JAKARTA, KOMPAS.com - Lahir di era reformasi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih eksis di panggung politik tanah air hingga saat ini.

PKS resmi dibentuk pada 20 Juli 1998. Sebelumnya, partai ini berdiri dengan nama Partai Keadilan (PK).

Lebih dari dua dekade berkiprah, kepemimpinan PKS telah beberapa kali berganti.

Setidaknya, ada tujuh sosok yang pernah mengisi kursi ketua umum PKS hingga akhirnya kini dipimpin oleh Ahmad Syaikhu. Berikut profil ketua umum PKS dari masa ke masa.

1. Nur Mahmudi Ismail

Dikutip dari laman resmi PKS, presiden (ketua umum) pertama partai berlambang bulan sabit dan padi itu adalah Nur Mahmudi Ismail.

Saat menjabat sebagai presiden PKS, Nur Mahmudi juga menjadi anggota DPR RI terhitung sejak 1 Oktober 1999.

Namun, jabatan ini diemban Nur Mahmudi tak sampai satu bulan lantaran ia ditunjuk Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan Indonesia per 29 Oktober 1999.

Karena jabatan barunya itu, Nur Mahmudi mengundurkan diri dari kursi ketua umum PKS pada 16 April 2000.

Kursi menteri juga tak lama diemban Nur Mahmudi. Ia bergabung di Kabinet Persatuan Nasional hanya sampai 15 Maret 2001.

Dalam perjalanannya, Nu Mahmudi pernah menjabat sebagai wali kota Depok selama 2 periode yakni 2006-2016.

2. Hidayat Nur Wahid

Lepas dari Nur Mahmudi, kursi presiden PKS diisi oleh Hidayat Nur Wahid. Ia menjabat sejak 21 Mei 2000.

Lewat Pemilu 2004, Hidayat terpilih sebagai anggota DPR RI. Kala itu ia juga dipercaya sebagai Ketua MPR masa jabatan 2004-2009.

Atas tugas barunya, Hidayat pun memutuskan meletakkan jabatan sebagai presiden PKS pada 11 Oktober 2004.

Setelahnya, Hidayat malang melintang di Parlemen. Ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI melalui Pemilu 2009.

Kariernya terus meroket hingga dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012, berpasangan dengan politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Didik J Rachbini.

Namun, kala itu, Hidayat kalah suara dan tak sampai ke putaran kedua. Pilkada DKI 2012 pun dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.

Hidayat terpilih lagi sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2014 dan 2019. Sejak tahun 2014 hingga kini, ia masih dipercaya sebagai wakil ketua MPR di Parlemen.

3. Tifatul Sembiring

Tak lagi dipimpin Hidayat Nur Wahid, Sidang Majelis Syuro I PKS yang digelar Mei 2005 menetapkan Tifatul Sembiring sebagai presiden PKS selanjutnya.

Pada Oktober 2009, Tifatul terpilih sebagai anggota DPR RI. Tak sampai sebulan menjabat, ia ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo).

Saat itulah, Tifatul mengundurkan diri dari kursi presiden PKS.

Tifatul menjabat sebagai Menkominfo selama 5 tahun hingga September 2014. Setelahnya, ia terpilih sebagai anggota DPR RI melalui Pemilu 2014.

Lima tahun menjadi wakil rakyat, Tifatul kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

4. Luthfi Hasan Ishaaq

Dari Tifatul, estafet kepemimpinan PKS berpindah ke Luthfi Hasan Ishaaq. Selama Oktober 2009 sampai Juni 2010, Luthfi menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Presiden PKS.

Pada Sidang Majelis Syuro PKS II yang digelar Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaaq terpilih menjadi presiden PKS periode 2010-2015.

Namun, akhir 2013, Luthfi mundur dari jabatannya karena tersandung kasus suap daging impor.

Dalam perjalanannya, Luthfi juga sempat menjadi anggot DPR RI periode 2004-2009 dan 2009-2015.

5. Anis Matta

Kursi presiden PKS lantas diisi oleh Anis Matta. Sebelumnya, Anis lama menjabat sebagai sekretaris jenderal PKS yakni selama 2003-2013.

Anis juga duduk di kursi anggota DPR selama 2 periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014.

Belum tuntas mengemban jabatan sebagai wakil rakyat untuk yang kedua kalinya, Anis mengundurkan diri lantaran terpilih menjadi presiden PKS pada 1 Februari 2013. Jabatan ini ia emban hingga 10 Agustus 2015.

Lama tak terdengar kabarnya, Anis keluar dari partai yang telah membesarkannya pada 2019. Saat itu pula, ia membentuk partai politik baru bersama sahabatnya yang juga mantan petinggi PKS, Fahri Hamzah.

Keduanya membentuk Partai Gelora. Anis pun kini memimpin partai tersebut sebagai ketua umum.

6. Sohibul Iman

Terhitung sejak Agustus 2015, kursi presiden PKS diisi oleh Sohibul Iman.

Sohibul merupakan anggota DPR RI yang menjabat sejak tahun 2009. Ia dipercaya menjadi wakil ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan selama Februari 2013 sampai Oktober 2014.

Sohibul menjabat sebagai presiden PKS selama 5 tahun hingga 5 Oktober 2020.

7. Ahmad Syaikhu

Dari Sohibul, kursi pimpinan PKS berpindah ke Ahmad Syaikhu. Penunjukan Syaikhu sebagai presiden PKS diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Syura PKS pada 5 Oktober 2020.

Syaikhu mengawali karier politiknya sebagai wakil ketua DPRD Kota Bekasi periode 2004-2009. Lalu, melalui Pemilu 2009, ia berhasil melenggang ke kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.

Karier Syaikhu makin moncer hingga menjadi wakil wali kota Bekasi sejak Maret 2013. Jabatan itu ia emban selama lima tahun hingga Maret 2018.

Di Pilkada Jawa Barat 2018, Syaikhu sempat mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, berpasangan dengan calon gubernur Sudrajat.

Namun, keduanya kalah oleh pasangan Ridwan Kamol dan UU Ruzhanul Ulum dengan menempati peringkat kedua.

Melalui Pemilu 2019, Syaikhu terpilih sebagai anggota DPR RI dan masih menjabat hingga kini.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/29/06150011/profil-ketua-umum-pks--dari-nur-mahmudi-ismail-hingga-ahmad-syaikhu

Terkini Lainnya

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke