Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Kepuasan Publik pada Jokowi 60 Persen, Ma'ruf Hanya 45 Persen

Kompas.com - 27/04/2022, 08:55 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sama-sama turun.

Namun demikian, angka kepuasan publik terhadap Jokowi masih lebih tinggi dibanding Ma'ruf.

"Pak Jokowi masih ada kurang lebih 60 persen yang puas, sementara Pak Kiai Ma'ruf itu total hanya 45,2 persen yang sangat puas dan puas, di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Selasa (26/4/2022).

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Turun karena Kepuasan Publik pada Jokowi Anjlok

Menurut survei, kepuasan responden terhadap kinerja Jokowi berada di angka 59,9 persen. Rinciannya, sebanyak 10,2 persen responden sangat puas dan 49,7 persen cukup puas.

Sementara, responden yang merasa kurang puas mencapai 30,5 persen. Lalu, yang tidak puas sama sekali sebesar 8,1 persen.

Angka ini menurun drastis dibandingkan dengan kepuasan responden terhadap presiden di Januari 2022 lalu yang mencapai 75,3 persen. Sementara, pada Februari 2022, angka kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 71 persen.

Adapun pada survei terbaru Indikator yang dirilis April 2022, sebanyak 42,8 persen responden cukup puas terhadap kinerja Ma'ruf Amin. Responden yang mengaku sangat puas sebesar 2,4 persen.

Lalu, yang kurang puas terhadap kinerja Ma'ruf mencapai 36,0 persen, dan yang tidak puas sama sekali sebanyak 9,4 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Turun Drastis Jadi 59,9 Persen

Pada survei Indikator yang dirilis Februari 2022, sebanyak 52,9 responden cukup puas terhadap kinerja Ma'ruf dan 4,7 persen sangat puas.

Sementara, pada survei Desember 2021, yang merasa cukup puas pada kinerja Ma'ruf sebesar 48,6 persen, dan 5,1 persen sangat puas.

"Di bulan April lagi-lagi tren kepuasan, baik kepada Pak Jokowi atau Pak Kiai Ma'ruf itu turun. Cuma gap antara kepuasan Pak Jokowi sebagai presiden dengan Pak Kiai Maruf sebagai wapres itu lebar," ucap Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, lebarnya gap antara angka kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dengan Ma'ruf tidak sekali ini saja terjadi. Pola ini menjadi temuan berulang survei.

Tak seperti Jokowi, kata Burhanuddin, menurunnya angka kepuasan publik terhadap Ma'ruf bukan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara.

Ini lebih karena kinerja Ma'ruf yang tidak begitu nampak. Oleh karenanya, publik menilai wakil presiden tidak bekerja banyak.

"Saya kira mungkin Pak Kiai Ma'ruf juga melakukan banyak hal, tapi publik tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Kiai Maruf sebagai wapres. Itu yang menjelaskan kenapa ada gap antara presiden dengan wapres," terang Burhanuddin.

Baca juga: Survei Charta Politika Ungkap Tingkat Kepercayaan terhadap Presiden di Bawah TNI

Burhanuddin menambahkan, publik punya harapan supaya Ma'ruf lebih sering memperlihatkan kinerjanya, tidak hanya di belakang layar saja.

"Mungkin sejauh ini publik masih melihat Pak Kiai Ma'ruf belum terlalu kelihatan kiprahnya di publik. Belum kelihatan bukan berarti tidak bekerja lho ya," kata dia.

Adapun survei ini digelar pada 14-19 April 2022. Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden yang diwawancara secara tatap muka langsung.

Sementara, margin of error survei kurang lebih sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com