Salin Artikel

Survei Indikator: Kepuasan Publik pada Jokowi 60 Persen, Ma'ruf Hanya 45 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sama-sama turun.

Namun demikian, angka kepuasan publik terhadap Jokowi masih lebih tinggi dibanding Ma'ruf.

"Pak Jokowi masih ada kurang lebih 60 persen yang puas, sementara Pak Kiai Ma'ruf itu total hanya 45,2 persen yang sangat puas dan puas, di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Selasa (26/4/2022).

Menurut survei, kepuasan responden terhadap kinerja Jokowi berada di angka 59,9 persen. Rinciannya, sebanyak 10,2 persen responden sangat puas dan 49,7 persen cukup puas.

Sementara, responden yang merasa kurang puas mencapai 30,5 persen. Lalu, yang tidak puas sama sekali sebesar 8,1 persen.

Angka ini menurun drastis dibandingkan dengan kepuasan responden terhadap presiden di Januari 2022 lalu yang mencapai 75,3 persen. Sementara, pada Februari 2022, angka kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 71 persen.

Adapun pada survei terbaru Indikator yang dirilis April 2022, sebanyak 42,8 persen responden cukup puas terhadap kinerja Ma'ruf Amin. Responden yang mengaku sangat puas sebesar 2,4 persen.

Lalu, yang kurang puas terhadap kinerja Ma'ruf mencapai 36,0 persen, dan yang tidak puas sama sekali sebanyak 9,4 persen.

Pada survei Indikator yang dirilis Februari 2022, sebanyak 52,9 responden cukup puas terhadap kinerja Ma'ruf dan 4,7 persen sangat puas.

Sementara, pada survei Desember 2021, yang merasa cukup puas pada kinerja Ma'ruf sebesar 48,6 persen, dan 5,1 persen sangat puas.

"Di bulan April lagi-lagi tren kepuasan, baik kepada Pak Jokowi atau Pak Kiai Ma'ruf itu turun. Cuma gap antara kepuasan Pak Jokowi sebagai presiden dengan Pak Kiai Maruf sebagai wapres itu lebar," ucap Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, lebarnya gap antara angka kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dengan Ma'ruf tidak sekali ini saja terjadi. Pola ini menjadi temuan berulang survei.

Tak seperti Jokowi, kata Burhanuddin, menurunnya angka kepuasan publik terhadap Ma'ruf bukan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara.

Ini lebih karena kinerja Ma'ruf yang tidak begitu nampak. Oleh karenanya, publik menilai wakil presiden tidak bekerja banyak.

"Saya kira mungkin Pak Kiai Ma'ruf juga melakukan banyak hal, tapi publik tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Kiai Maruf sebagai wapres. Itu yang menjelaskan kenapa ada gap antara presiden dengan wapres," terang Burhanuddin.

Burhanuddin menambahkan, publik punya harapan supaya Ma'ruf lebih sering memperlihatkan kinerjanya, tidak hanya di belakang layar saja.

"Mungkin sejauh ini publik masih melihat Pak Kiai Ma'ruf belum terlalu kelihatan kiprahnya di publik. Belum kelihatan bukan berarti tidak bekerja lho ya," kata dia.

Adapun survei ini digelar pada 14-19 April 2022. Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden yang diwawancara secara tatap muka langsung.

Sementara, margin of error survei kurang lebih sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/27/08554701/survei-indikator-kepuasan-publik-pada-jokowi-60-persen-maruf-hanya-45-persen

Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke