Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika Ungkap Tingkat Kepercayaan terhadap Presiden di Bawah TNI

Kompas.com - 26/04/2022, 15:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei lembaga Charta Politika Indonesia menunjukkan, tingkat kepercayaan terhadap Presiden mengalami tren penurunan paling besar dibandingkan lembaga tinggi negara lainnya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, tingkat kepercayaan pada presiden menurun dari periode Januari hingga April 2022, dari 84,9 persen menjadi 75,8 persen.

"Kecenderungannya terjadi paling besar di lembaga presiden," kata Yunarto dalam tayangan rilis survei Charta Politika yang disiarkan channel Youtube, Senin (25/4/2022).

Yunarto mengatakan, presiden juga berada di bawah lembaga TNI yang tingkat kepercayaannya sebesar 85,2 persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: Mayoritas Publik Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

Kendati demikian, tren tingkat kepercayaan terhadap TNI juga menurun dari periode Februari ke April 2022. Disebutkan, Februari 2022 TNI memiliki tingkat kepercayaan sebesar 89,3 persen, tetapi pada April menjadi 85,2 persen.

"Mahkamah Agung juga mengalami penurunan walaupun tidak sebesar dari tingkat penurunan dari presiden," jelas Yunarto.

Selain itu, survei Charta Politika juga mengungkapkan tren penurunan kepercayaan terhadap Polri.

Tercatat lembaga Polri mengalami penurunan tingkat kepercayaan pada periode Februari ke April 2022. Periode Februari, Polri mendapat kepercayaan sebesar 76,1 persen, tetapi April turun menjadi 70,7 persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Anggap Kondisi Ekonomi Indonesia Buruk

Adapun survei ini memiliki jumlah sampel sebanyak 1.220 responden dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel dipilih sepenuhnya secara acak dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat atau multistage random sampling.

Periode survei dilakukan pada 10-17 April 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Nasional
Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Nasional
PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

Nasional
Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Nasional
Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Nasional
Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Nasional
Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Nasional
KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Nasional
Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Nasional
Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Nasional
Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Nasional
Ignasius Jonan Akan Dilibatkan dalam Pembangunan Transportasi Kereta Api jika Anies Terpilih Jadi Presiden

Ignasius Jonan Akan Dilibatkan dalam Pembangunan Transportasi Kereta Api jika Anies Terpilih Jadi Presiden

Nasional
Merespons Agus Rahardjo, Bahlil: Pak Jokowi kalau Marah Itu Diam

Merespons Agus Rahardjo, Bahlil: Pak Jokowi kalau Marah Itu Diam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com