Dinilai Rugikan Petani Sawit Kecil, Jokowi Diminta Evaluasi Larangan Ekspor CPO-Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Deddy Yevri Sitorus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya mengevaluasi kebijakan moratorium atau pelarangan untuk melakukan ekspor Crude Palm Oil (CPO) beserta minyak goreng.

Deddy menilai, kebijakan itu pada ujungnya akan merugikan para petani kecil dan mendorong lonjakan harga, termasuk produk turunan seperti minyak goreng.

"Tetapi ini bisa merusak industri CPO secara keseluruhan, industri minyak goreng juga, dan ini merugikan petani petani kecil yang ada di pedalaman. Terutama petani sawit kecil, pemilik lahan sawit sedang dan pemilik kebun sawit yang tidak memiliki pabrik pengolahan CPO, refinery atau pabrik minyak goreng," kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (23/4/2022).

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng Mulai 28 April

Ia mengingatkan pemerintah bahwa sebanyak 41 persen pelaku industri sawit adalah rakyat kecil.

Menurut dia, pelaku industri sawit bakal terdampak atas kebijakan moratorium ini.

Saat reses, Deddy juga mengaku mendapat masukan dari masyarakat di daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara.

Mereka sebagian adalah petani kecil kelapa sawit.

"Buah sawit itu tidak bisa disimpan lama, begitu dipanen harus segera diangkut ke pabrik kelapa sawit. Jika tidak, buahnya akan busuk. Akibatnya rakyat menanggung kerugian dan kehilangan pemasukan," jelas Deddy.

Baca juga: Kejagung: Indrasari Jadi Tersangka karena Paling Berwenang dalam Pengajuan Ekspor Minyak Goreng

Pemilik pabrik kelapa sawit, lanjut dia, juga tidak bisa menampung CPO olahan dalam waktu lama.

Sebab, kualitasnya akan menurun dan tempat penyimpanan atau storage pun terbatas dan menambah biaya.

"Akibatnya, mereka akan menolak buah sawit milik petani dan tentu saja petani akan menjerit," urai Deddy.

Deddy menilai, Pemerintah seharusnya tahu bahwa moratorium hanya akan menguntungkan pemain besar.

Khususnya mereka yang punya pabrik kelapa sawit sendiri, fasilitas refinery, pabrik minyak goreng, atau industri turunan lainnya.

Baca juga: Kejagung Duga Ada Manipulasi Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Mereka juga disebut memiliki modal kuat, kapasitas penyimpanan besar, dan pilihan-pilihan lain untuk menghindari kerugian.

"Dan jika ekspor itu dilarang, industri dalam negeri juga tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi," kata Deddy.