Imbau Pemudik Taati Prokes, Wapres: Jangan Bawa Virus ke Kampung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan kepada para pemudik agar tetap menerapkan protokol kesehatan supaya tidak membawa virus ke kampung halamannya masing-masing.

"Ini harus dijaga. Jangan dari kota membawa virus ke kampung dan dari kampung jangan membawa virus ke kota," kata Ma'ruf di Yogyakarta, Jumat (22/4/2022), dikutip dari siaran pers.

Selain menjaga protokol kesehatan, Ma'ruf juga berpesan agar para pemudik melakukan vaksinasi khususnya vaksinasi booster agar lebih aman.

Baca juga: Kuota Mudik Gratis dari Pemprov DKI Ludes, Kursi Balik Tersisa 857

Sebab, di tempat yang mereka tuju ada orangtua, orang sakit, dan anak-anak yang termasuk kelompok rentan Covid-19.

Di samping itu, ia juga meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai upaya agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 seperti yang terjadi di beberapa negara akhir-akhir ini.

"Di beberapa negara sudah mulai ada peningkatan, seperti di Inggris dan Cina. Kita tidak ingin dengan adanya lebaran dan mudik ini kemudian menjadi sebab terjadinya peningkatan (kasus Covid-19). Itu yang harus kita jaga," ujar Ma'ruf.

Berdasarkan hasil survey tentang potensi pemudik pada mudik lebaran tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan (Balitbanghub), ditemukan bahwa pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun motor akan mendominasi pergerakan mudik.

Tercatat, sebanyak 40 juta orang memilih menggunakan kendaraan pribadi, dari total 79,4 juta orang yang diprediksi akan melakukan mudik.

Baca juga: Daftar Titik Rawan Macet Arus Mudik di Jabodetabek

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, pilihan moda transportasi terbanyak kedua setelah kendaraan pribadi, yaitu angkutan jalan (bus dan penyeberangan) sebanyak 26,7 juta orang.

Kemudian pesawat 8,9 juta orang, kereta api 8,2 juta orang, kapal, 1,4 juta, dan angkutan lainnya 0,1 juta orang.

“Dari 79,4 juta orang yang diprediksi mudik, sebanyak 13 juta orang berasal dari Jabodetabek,” ujar Budi Karya Sumadi, dalam keterangan tertulis (6/4/2022).