Kompas.com - 22/04/2022, 14:04 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pasal dalam revisi Rancangan Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (RKUHP) mengatur mengenai penghapusan pidana bagi dokter, bidang, paramedis, dan apoteker yang melakukan aborsi terhadap korban pemerkosaan.

Selain itu, tenaga kesehatan juga tak dipidana bila melakukan tindakan aborsi ketika ditemukan indikasi kedaruratan medis.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Tim Perumus RKUHP Harkristuti Harkrisnowo dalam diskusi Publik Pengaturan Aborsi dalam Upaya Pembaruan KUHP secara virtual, Jumat (22/4/2022).

Baca juga: Tak Diatur di UU TPKS, Rumusan Perkosaan Diminta Diperkuat pada Revisi KUHP

"Tentang alasan penghapusan pidana, mereka itu yang melakukan aborsi, dokter, bidan, paramedis, apoteker, apabila yang dilakukan adalah terhadap korban pemerkosaan atau akibat indikasi kedaruratan medis, maka mereka tidak dipidana," ujar Harkristuti.

Ketentuan itu disebutkan dalam Pasal 469 RKUHP.

Harkristuti pun menjelaskan, ketentuan di dalam pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi diskresi kepada tenaga kesehatan yang menentukan kelayakan seseorang untuk melakukan aborsi.

"Mereka ada pertanggung jawaban medis apabila memenuhi persyaratan (terkait tindakan aborsi), mereka kemudian tidak dipidana," jelas Harkristuti.

Kendati demikian, RKUHP juga mengatur tindak pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan aborsi terhadap perempuan.

Di dalam Pasal 469 Ayat (1) RKUHP disebutkan, dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakkukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, pidana dapat ditambah 1/3.

Selanjutnya pada Ayat (2) dijelaskan, dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukkan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Nasional
Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Nasional
Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

Nasional
Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

Nasional
Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Nasional
Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

Nasional
Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

Nasional
PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

Nasional
Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Nasional
Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Nasional
Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

Nasional
Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

Nasional
Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

Nasional
Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.