"Partai Golkar sangat mendukung keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan DPR, pada 14 Februari 2024 mendatang,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin dalam siaran pers, Senin (11/4/2022).
Nurul pun mengeklaim, selama ini Golkar tidak pernah bersikap mendukung penundaan pemilu.
Menurut Nurul, Golkar memandang berbagai wacana di masyarakat tentang penundaan pemilu sebagai kebebasan rakyat dan berpendapat.
Hal ini termasuk usulan sejumlah petani sawit kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang merupakan aspirasi rakyat.
Bagi Golkar, kata Nurul, wacana dan aspirasi dari rakyat itu diterima dan dihormati oleh Golkar sebagai bentuk masukan.
"Namun, hal itu tidak pernah menjadi agenda Golkar secara resmi untuk mengusulkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu," kata dia.
Sama seperti Golkar, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno juga mengapresiasi pernyataan Jokowi yang menegaskan Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024.
Baca juga: Muhaimin Sebut Penundaan Pemilu Cuma Usulan, Tak Apa-apa jika Ditolak
Eddy mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut menghapus berbagai asumsi mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
"Dengan demikian berbagai diskursus terkait topik penundaan Pemilu sudah sepatutnya dihentikan dan kita fokus pada persiapan dan penganggaran Pemilu 2024, agar Pemilu 2024 bisa terlaksana tanpa hambatan, mengingat tahapan pemilu akan dimulai bulan Juni yang akan datang," kata Eddy.
Eddy menuturkan, pernyataan Jokowi tersebut merupakan bentuk komtimennya untuk taat pada konstitusi.
"Selaras dengan itu, kami di PAN juga memiliki komitmen yang sama untuk tunduk dan patuh pada konstitusi serta bersama-sama merawat dan menjaga demokrasi kita," ujar Eddy.
Adapun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebutkan, Cak Imin hanya menyampaikan aspirasi yang mengusulkan menunda Pemilu 2024.
Namun, Jazilul menegaskan, PKB tetap mengikuti keputusan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
"Apa yang disampaikan Gus Muhaimin terkait penundaan, bukan berarti mendelegitimasi apa yang menjadi keputusan Komisi II bersama pemerintah," kata Jazilul dalam acara Gaspol! Kompas.com, Selasa (12/4/2022).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.