Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Wapres Menyinggung Cak Imin yang Semangat Berpidato meski Usulnya Menunda Pemilu Ditolak

Kompas.com - 19/04/2022, 07:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

"Partai Golkar sangat mendukung keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan DPR, pada 14 Februari 2024 mendatang,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin dalam siaran pers, Senin (11/4/2022).

Nurul pun mengeklaim, selama ini Golkar tidak pernah bersikap mendukung penundaan pemilu.

Menurut Nurul, Golkar memandang berbagai wacana di masyarakat tentang penundaan pemilu sebagai kebebasan rakyat dan berpendapat.

Hal ini termasuk usulan sejumlah petani sawit kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang merupakan aspirasi rakyat.

Bagi Golkar, kata Nurul, wacana dan aspirasi dari rakyat itu diterima dan dihormati oleh Golkar sebagai bentuk masukan.

"Namun, hal itu tidak pernah menjadi agenda Golkar secara resmi untuk mengusulkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu," kata dia.

Sama seperti Golkar, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno juga mengapresiasi pernyataan Jokowi yang menegaskan Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Muhaimin Sebut Penundaan Pemilu Cuma Usulan, Tak Apa-apa jika Ditolak

Eddy mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut menghapus berbagai asumsi mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

"Dengan demikian berbagai diskursus terkait topik penundaan Pemilu sudah sepatutnya dihentikan dan kita fokus pada persiapan dan penganggaran Pemilu 2024, agar Pemilu 2024 bisa terlaksana tanpa hambatan, mengingat tahapan pemilu akan dimulai bulan Juni yang akan datang," kata Eddy.

Eddy menuturkan, pernyataan Jokowi tersebut merupakan bentuk komtimennya untuk taat pada konstitusi.

"Selaras dengan itu, kami di PAN juga memiliki komitmen yang sama untuk tunduk dan patuh pada konstitusi serta bersama-sama merawat dan menjaga demokrasi kita," ujar Eddy.

Adapun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebutkan, Cak Imin hanya menyampaikan aspirasi yang mengusulkan menunda Pemilu 2024.

Namun, Jazilul menegaskan, PKB tetap mengikuti keputusan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

"Apa yang disampaikan Gus Muhaimin terkait penundaan, bukan berarti mendelegitimasi apa yang menjadi keputusan Komisi II bersama pemerintah," kata Jazilul dalam acara Gaspol! Kompas.com, Selasa (12/4/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com