Kompas.com - 18/04/2022, 19:25 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah bila usul menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang ia lontarkan ditolak banyak pihak.

Hal ini disampaikan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, merespons pernyataan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Abdullah Syurki yang menegaskan PMII menolak penundaan Pemilu 2024 di hadapanya dalam acara peringatan Hari Lahir ke-62 PMII di Museum Nasional, Jakarta, Senin (18/4/2022).

"Saya sebelum naik panggung ditegur Kiai Ma'ruf (Wakil Presiden Ma'ruf Amin), tadi Ketua Umum PMII menolak pemilu ditunda, ini yang mau pidato yang mengusulkan pemilu ditunda. Namanya usul masa enggak boleh? Memang negara demokrasi enggak boleh usul? Ya kalau PMII nolak ya enggak apa," kata Cak Imin disambut tawa hadirin.

Baca juga: Survei INSIS: Mayoritas Publik Jabar Tolak Wacana Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu

Cak Imin pun menjelaskan bahwa alasannya mengusulkan penundaan Pemilu 2024 adalah agar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dapat menyelesaikan program yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

"Dua tahun stuck enggak ngapa-ngapain tho? Kita pertemuan susah, anggaran di DPR habis untuk ngurusi pandemi, IKN belum tergarap sama sekali gara-gara dua tahun. Ya wajar kalau ada usulan itu," ujar pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR itu.

Namun, ia kembali menekankan bahwa hal yang wajar apabila usulannya itu ditolak karena merupakan bagian dari demokrasi, begitu pula dengan usulannya.

Cak Imin juga menegaskan bahwa dirinya tidak ngotot untuk menunda Pemilu 2024 tapi sekadar mengusulkannya.

"Saya enggak ngotot, saya hanya menyatakan itu usulan. Kalau PMII nolak ya sami'na wathona, ya gitu aja. Apalagi Pak Presiden sudah jelas sikapnya seperti itu, namanya juga usaha," ujar Cak Imin.

Dalam forum yang sama, saat menyampaikan sambutan sebelum Cak Imin, Abdullah syukri menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya menolak wacana menunda Pemilu 2024.

"Persoalan harga bahan pokok yang melambung tinggi, kenaikan dan kelangkaan BBM, serta isu penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden sampai tiga periode, sikap PMII jelas bersama rakyat menolak itu semua," kata Abdullah.

Sementara itu, Ma'ruf yang mendapat giliran berbicara setelah Cak Imin menyindir sikap Ketua Majelis Pembina Nasional PMII tersebut yang masih berpidato dengan semangat meski usul menunda Pemilu 2024 ditolak.

Baca juga: Amien Rais Minta Luhut Mundur, Demokrat Minta Jokowi Tindak Menteri yang Bermanuver Soal Penundaan Pemilu

"Pertambahan usia PMII di tahun ini, hendaknya diiringi dengan penguatan serta pelestarian nilai dasar pergerakan organisasi, apalagi tadi pidato ketua pembinanya masih semangat walaupun usulnya ditolak," kata Ma'ruf.

Seperti diketahui, Cak Imin merupakan salah satu tokoh politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Selain Cak Imin, tokoh lain yang menyuarakan itu adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Seragam Baru Polantas Akan Dilengkapi “Body Camera”

Polri: Seragam Baru Polantas Akan Dilengkapi “Body Camera”

Nasional
Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru Seperti Amerika

Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru Seperti Amerika

Nasional
Ironi 'Wakil Tuhan di Dunia', Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi

Ironi "Wakil Tuhan di Dunia", Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi

Nasional
Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Nasional
Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Nasional
Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Nasional
Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Nasional
Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Nasional
KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

Nasional
PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

Nasional
Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tidak Tersandera Situasi di Myanmar

Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tidak Tersandera Situasi di Myanmar

Nasional
Mahfud: Presiden Jokowi Kecewa, Pemberantasan Korupsi Kerap Kali Gembos di MA

Mahfud: Presiden Jokowi Kecewa, Pemberantasan Korupsi Kerap Kali Gembos di MA

Nasional
Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Pembunuhan Munir Sedang Bekerja

Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Pembunuhan Munir Sedang Bekerja

Nasional
IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.