Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Sebut Penundaan Pemilu Cuma Usulan, Tak Apa-apa jika Ditolak

Kompas.com - 18/04/2022, 19:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah bila usul menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang ia lontarkan ditolak banyak pihak.

Hal ini disampaikan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, merespons pernyataan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Abdullah Syurki yang menegaskan PMII menolak penundaan Pemilu 2024 di hadapanya dalam acara peringatan Hari Lahir ke-62 PMII di Museum Nasional, Jakarta, Senin (18/4/2022).

"Saya sebelum naik panggung ditegur Kiai Ma'ruf (Wakil Presiden Ma'ruf Amin), tadi Ketua Umum PMII menolak pemilu ditunda, ini yang mau pidato yang mengusulkan pemilu ditunda. Namanya usul masa enggak boleh? Memang negara demokrasi enggak boleh usul? Ya kalau PMII nolak ya enggak apa," kata Cak Imin disambut tawa hadirin.

Baca juga: Survei INSIS: Mayoritas Publik Jabar Tolak Wacana Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu

Cak Imin pun menjelaskan bahwa alasannya mengusulkan penundaan Pemilu 2024 adalah agar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dapat menyelesaikan program yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

"Dua tahun stuck enggak ngapa-ngapain tho? Kita pertemuan susah, anggaran di DPR habis untuk ngurusi pandemi, IKN belum tergarap sama sekali gara-gara dua tahun. Ya wajar kalau ada usulan itu," ujar pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR itu.

Namun, ia kembali menekankan bahwa hal yang wajar apabila usulannya itu ditolak karena merupakan bagian dari demokrasi, begitu pula dengan usulannya.

Cak Imin juga menegaskan bahwa dirinya tidak ngotot untuk menunda Pemilu 2024 tapi sekadar mengusulkannya.

"Saya enggak ngotot, saya hanya menyatakan itu usulan. Kalau PMII nolak ya sami'na wathona, ya gitu aja. Apalagi Pak Presiden sudah jelas sikapnya seperti itu, namanya juga usaha," ujar Cak Imin.

Dalam forum yang sama, saat menyampaikan sambutan sebelum Cak Imin, Abdullah syukri menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya menolak wacana menunda Pemilu 2024.

"Persoalan harga bahan pokok yang melambung tinggi, kenaikan dan kelangkaan BBM, serta isu penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden sampai tiga periode, sikap PMII jelas bersama rakyat menolak itu semua," kata Abdullah.

Sementara itu, Ma'ruf yang mendapat giliran berbicara setelah Cak Imin menyindir sikap Ketua Majelis Pembina Nasional PMII tersebut yang masih berpidato dengan semangat meski usul menunda Pemilu 2024 ditolak.

Baca juga: Amien Rais Minta Luhut Mundur, Demokrat Minta Jokowi Tindak Menteri yang Bermanuver Soal Penundaan Pemilu

"Pertambahan usia PMII di tahun ini, hendaknya diiringi dengan penguatan serta pelestarian nilai dasar pergerakan organisasi, apalagi tadi pidato ketua pembinanya masih semangat walaupun usulnya ditolak," kata Ma'ruf.

Seperti diketahui, Cak Imin merupakan salah satu tokoh politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Selain Cak Imin, tokoh lain yang menyuarakan itu adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com