Profil Agus Jabo Priyono, dari PRD hingga Ketua Umum Partai Prima

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) adalah sebuah partai politik di Indonesia.

Prima dideklarasikan pada 1 Juni 2021. Deklarasi Prima dipimpin langsung oleh sang ketua umum, Agus Jabo Priyono.

Agus Jabo sebelumnya merupakan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD). PRD merupakan partai politik yang didirikan oleh aktivis sosial politik, mahasiswa, serikat buruh, petani, nelayan yang anti terhadap Presiden Soeharto di era Orde Baru.

Dia juga salah satu aktivis yang terlibat menggalang aksi protes dalam gerakan reformasi 1998 yang berhasil melengserkan Soeharto.

Baca juga: PAN Harap Partai Prima Perkuat Demokrasi di Indonesia

Seperti dikutip dari situs resmi Prima, Agus Jabo memulai perjalanannya di dunia pergerakan dengan menjadi kader Pelajar Islam Indonesia (PII) sejak SMA hingga kuliah di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.

Pada 1996, Agus Jabo kemudian mendirikan PRD bersama kawan-kawan seperjuangan seperti Budiman Sudjatmiko dan Andi Arief yang berkecimpung dalam gerakan reformasi yang melengserkan Soeharto.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Konferensi pers menuju deklarasi Partai Rakyat Adil Makmur yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (7/5/2021).

Adapun keanggotaan PRD sebagian besar diisi oleh para mahasiswa dan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat yang menentang pemerintahan otoriter Soeharto.

PRD yang didirikan Agus Jabo beserta rekan-rekan seperjuangannya mengikuti pemilu pada 1999. Yang merupakan pemilu pertama yang terbuka dan berlangsung secara demokratis usai rezim Orde Baru tumbang.

Setelahnya, PRD tak lagi mengikuti pemilu selanjutnya hingga Pemilu 2019. Kini Agus beserta sebagian rekan-rekannya di PRD mencoba kembali berkiprah di dunia politik dengan mendirikan Prima.

Salah satu pengurus PRD yang juga ikut mendirikan Prima adalah sang sekretaris jenderal, Dominggus Oktavianus, yang kini juga menjabat Sekretaris Jenderal Prima.

Baca juga: Deklarasi Partai Prima, Gerindra Ingatkan Soal Hak Warga Negara