Kompas.com - 02/06/2021, 17:10 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Dokumentasi Sufmi Dasco AhmadWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai, deklarasi Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menunjukkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk bebas berserikat, berkumpul, termasuk dalam hal ini membentuk partai politik.

"Namanya juga hak warga negara, semua dijamin untuk kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk membentuk partai politik asalkan sesuai dengan aturan," kata Dasco saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/6/2021).

Ia pun tak mempersoalkan jika partai baru tersebut dipimpin oleh eks Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Agus Jabo Priyono.

Sebab, menurutnya tidak ada masalah apabila partai itu tetap berasaskan Pancasila, meski dibidani oleh PRD.

"Bahwa kemudian Partai Prima ini dibidani oleh PRD, sepanjang berasaskan Pancasila, saya pikir juga tidak masalah," ucapnya.

Baca juga: PAN Harap Partai Prima Perkuat Demokrasi di Indonesia

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait pelaksanaan kontestasi politik 2024, Dasco berpendapat berpengaruh atau tidaknya kehadiran partai tersebut di dalam kontestasi tersebut tergantung pada kemampuan internal partai itu.

"Apakah Prima berpengaruh dalam persaingan parpol ya tentunya itu tergantung dari Partai Prima sendiri. Apakah bisa bekerja dan merebut grassroot di bawah atau enggak," terangnya.

Diketahui bersama, Partai Prima resmi mendeklarasikan diri pada Selasa (1/6/2021) malam. Partai itu dideklarasikan oleh sejumlah eks pengurus pusat PRD di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta.

Dikutip dari Antara, Deklarator Prima Agus Jabo Priyono mengatakan, Prima mewakili kelompok masyarakat kecil dan terpinggirkan dengan mengusung visi politik kesejahteraan.

"Prima, partainya rakyat biasa, lahir di tengah pusaran arus kehidupan bangsa yang keras," ujar Agus Jabo yang sebelumnya merupakan Ketua Umum PRD.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Nasional
KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Nasional
Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Nasional
Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Nasional
Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Nasional
Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X