Kompas.com - 12/04/2022, 14:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku perbudakan seksual kini bisa dijerat pidana dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Hal itu tercantum dalam beleid yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna pada Selasa (12/4/2022).

Dalam salinan dokumen Undang-Undang TPKS yang diterima Kompas.com, larangan dan ancaman hukuman bagi pelaku perbudakan seksual diatur dalam Pasal 13.

"Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)," demikian isi Pasal 13 UU TPKS.

Baca juga: Menteri PPPA Sebut UU TPKS Penuhi Kebutuhan Hukum Masyarakat

Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU TPKS dipaparkan ada 9 jenis perbuatan yang tergolong sebagai kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, sampai persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak.

Selain itu perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: RUU TPKS Disahkan, Ketua DPR: Hadiah untuk Perempuan Indonesia

Dalam laporannya, Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya menyampaikan, RUU ini merupakan aturan yang berpihak kepada korban serta memberikan payung hukum bagi aparat penegak hukum yang selama ini belum ada untuk menangani kasus kekerasan seksual.

"Ini adalah kehadiran negara, bagaimana memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang selama ini kita sebut dalam fenomena gunung es," ujar Willy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

Nasional
Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Nasional
Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

Nasional
PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

Nasional
Kemlu Imbau Warga Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri

Kemlu Imbau Warga Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri

Nasional
Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

Nasional
Ganjar Pranowo di antara Megawati dan Surya Paloh Menuju Pilpres 2024...

Ganjar Pranowo di antara Megawati dan Surya Paloh Menuju Pilpres 2024...

Nasional
Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Para Korban Akan Unjuk Rasa

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Para Korban Akan Unjuk Rasa

Nasional
35 WNI Terjebak Perusahaan Judi 'Online' di Bhavet, Kemlu Koordinasi ke Polisi Kamboja

35 WNI Terjebak Perusahaan Judi "Online" di Bhavet, Kemlu Koordinasi ke Polisi Kamboja

Nasional
Masinton Pasaribu Dapat Teguran dari PDI-P

Masinton Pasaribu Dapat Teguran dari PDI-P

Nasional
Bareskrim Tegaskan Kasus Indosurya Tetap Lanjut meski Masa Tahanan Tersangkanya Selesai

Bareskrim Tegaskan Kasus Indosurya Tetap Lanjut meski Masa Tahanan Tersangkanya Selesai

Nasional
Pakar Hukum Pidana Sebut RUU KUHP Masih Bernuansa Kolonial

Pakar Hukum Pidana Sebut RUU KUHP Masih Bernuansa Kolonial

Nasional
PDI-P Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY di Masjid Hanya Kebetulan

PDI-P Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY di Masjid Hanya Kebetulan

Nasional
Jusuf Kalla Dukung Konversi Bank Riau Kepri Menjadi Bank Syariah

Jusuf Kalla Dukung Konversi Bank Riau Kepri Menjadi Bank Syariah

Nasional
Puan Sebut Megawati Pantau Kondisi Tjahjo Kumolo yang Dirawat di RS

Puan Sebut Megawati Pantau Kondisi Tjahjo Kumolo yang Dirawat di RS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.