Kompas.com - 11/04/2022, 20:20 WIB
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kantornya, Jakarra, Minggu (10/4/2022). Foto: Divisi Humas Polri KOMPAS.com/RAHEL NARDAKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kantornya, Jakarra, Minggu (10/4/2022). Foto: Divisi Humas Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, hingga kini penyelidikan terkait dugaan mafia minyak goreng masih berlanjut.

"Yang jelas sampai saat ini, proses penyelidikan masih terus berlanjut," kata dia setelah menerima peserta demonstrasi di depan gerbang MPR/DPR, Gatot Subroto, Jakarta, Senin(11/4/2022).

Listyo menanggapi soal Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi yang disebut sudah mengirimkan nama-nama mafia minyak goreng ke kepolisian.

Baca juga: Menteri Lutfi Tak Hadir Sidang Praperadilan Mafia Minyak Goreng karena Belum Siap, MAKI: Mengada-ada!

Listyo mengaku sepakat bahwa mekanisme pasar memengaruhi kelangkaan minyak goreng.

Kendati begitu, Polri tetap akan mendalami penyelidikan terkait dugaan mafia minyak goreng.

Jika ditemukan bukti yang cukup soal mafia minyak goreng, menurut dia, Polri akan mengumumkan nama-namanya. 

"Tentunya nanti pada saatnya apabila memang ditemukan alat bukti yang cukup, akan disampaikan di dalam rilis resmi," kata Listyo.

Polri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terkait dugaan mafia minyak goreng.

Satgas memastikan akan menindak tegas mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan pasokan di Tanah Air.

Baca juga: Harga Pangan Jakarta Hari Ini, Minyak Goreng Curah dan Daging Sapi Alami Kenaikan

Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan persoalan minyak goreng segera usai.

"Jika ditemukan ada penyimpangan akan dilakukan penegakan hukum secara serius," kata Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/3/2022) malam.

Helmy menyebut, Polri melakukan pemantauan di daerah-daerah pusat industri minyak goreng. Penindakan akan langsung diberikan jika ditemukan ada penyimpangan.

"Melakukan pemantauan daerah-daerah produsen seperti Jatim, Medan, Riau, Lampung, Kalimantan, Banten dan lainnya," ucap Helmy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

Nasional
KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

Nasional
Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

Nasional
Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

Nasional
Anggota DPR Minta Kebijakan Lepas Masker Disosialisasikan Lebih Masif dan Vaksinasi Tetap Digencarkan

Anggota DPR Minta Kebijakan Lepas Masker Disosialisasikan Lebih Masif dan Vaksinasi Tetap Digencarkan

Nasional
Kemenkes: 6 Meninggal Diduga Terinfeksi Hepatitis, Waspada Gejala Awal

Kemenkes: 6 Meninggal Diduga Terinfeksi Hepatitis, Waspada Gejala Awal

Nasional
UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 Sembuh Tambah 364, Totalnya Jadi 5.891.190

UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 Sembuh Tambah 364, Totalnya Jadi 5.891.190

Nasional
UPDATE 18 Mei: Ada 3.844 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Mei: Ada 3.844 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pembahasan RUU PDP Ditargetkan Rampung Paling Lambat Awal Juli 2022

Pembahasan RUU PDP Ditargetkan Rampung Paling Lambat Awal Juli 2022

Nasional
UPDATE 18 Mei: Tambah 327, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.532

UPDATE 18 Mei: Tambah 327, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.532

Nasional
Golkar Bersikeras Usung Airlangga Capres 2024, Pengamat: PPP dan PAN Nurut jika Menguntungkan

Golkar Bersikeras Usung Airlangga Capres 2024, Pengamat: PPP dan PAN Nurut jika Menguntungkan

Nasional
Lin Che Wei Diduga Terima Upah Golkan Ekspor Minyak Goreng, Kejagung Telusuri Siapa di Belakangnya

Lin Che Wei Diduga Terima Upah Golkan Ekspor Minyak Goreng, Kejagung Telusuri Siapa di Belakangnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.