Soal Demo 11 April, Fraksi Nasdem MPR: Aspirasi Harus Disikapi dengan Kebijakan yang Pro Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Nasdem MPR Taufik Basari menilai, aspirasi yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa di sekitaran DPR penting didengarkan.

Sebab, ia menekankan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi.

"Demonstrasi hari ini menyuarakan keresahan publik atas adanya gagasan soal penundaan pemilu, 3 periode, naiknya harga bahan pokok seperti minyak goreng dan kenaikan bahan bakar minyak yang akan menyulitkan masyarakat. Aspirasi ini harus disikapi dengan kebijakan yang pro terhadap rakyat," kata Taufik dalam keterangannya, Senin (11/4/2022).

Baca juga: Rencana Demo 11 April di Sekitar DPR, Puan Maharani: Sampaikan Aspirasi Sebaik-baiknya Tanpa Terprovokasi

Pria yang akrab disapa Tobas ini menilai, demonstrasi sah-sah saja apabila ada kelompok masyarakat termasuk mahasiswa menyuarakan aspirasinya.

Adapun demonstrasi, lanjut dia, dilakukan untuk meminta perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan.

"Kita hidup di alam demokrasi di mana perbedaan pendapat adalah denyut nadinya. Jangan melihat demonstrasi sebagai suatu ancaman tapi lihatlah sebagai suatu pengingat bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan nilai-nilai luhur,” ujarnya.

Taufik mengajak agar pemerintah dan DPR RI mengambil sikap positif dan bijak atas tuntutan tersebut.

Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah dan DPR tidak malah bereaksi negatif terhadap aksi unjuk rasa.

“Mari kita sudahi wacana penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode. Saya juga mengajak pemerintah dan DPR bersama-sama memikirkan cara untuk mengendalikan harga bahan pokok agar tidak menyulitkan masyarakat,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, bahwa sejak awal Fraksi Nasdem MPR menolak adanya usulan amendemen terkait perpanjangan masa jabatan dengan penundaan pemilu maupun mengubah masa jabatan menjadi 3 periode.

Bahkan sejak tahun lalu, lanjut Tobas, Fraksi Nasdem MPR sudah mengingatkan bahwa gagasan amendemen terbatas terkait usulan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat membuka kotak pandora untuk isu lainnya.

Baca juga: Polisi Akan Amankan Pelajar yang Ketahuan Bakal Ikut Demo di Jakarta

Isu-isu mengenai penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden, ditegaskannya tidak sejalan dengan semangat demokrasi.

Oleh karena itu, Fraksi Nasdem MPR mengusulkan agar wacana amandemen terbatas terkait PPHN-pun tidak perlu dibahas pada periode ini demi kepentingan bangsa.

"Agar tidak terus terbuka gagasan penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode," ucap Tobas.

Di sisi lain, untuk menjamin jalannya demonstrasi yang aman, Taufik mengimbau para demonstran untuk dapat melaksanakan aksinya secara damai.

Ia juga meminta agar aparat keamanan dapat mengawal demonstrasi dengan humanis sebagaimana perintah Kapolri.

Sebelumnya diberitakan, rencana unjuk rasa akan dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI pada Senin (11/4/2022).

Salah satu titik demonstrasi disebut akan digelar di sekitaran kawasan kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Cegah Anak Sekolah Ikut Demo BEM SI 11 April, 28 Personel Gabungan Berjaga di Pos Pantau Ciputat Timur

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, adanya unjuk rasa tersebut adalah bagian dari demokrasi.

Namun, ia meminta agar demonstrasi tidak melanggar hukum.

"Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkistis, dan tidak melanggar hukum," kata Mahfud dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Sabtu (9/4/2022).