Kepastian Pemilu 2024 dan "Kuncian" Jokowi bagi Elite dan Pejabat Buat Gaduh

Perencanaan detail itu juga termasuk soal penyusunan anggaran untuk Pemilu 2024 yang diprediksi mencapai Rp 110,4 triliun.

"KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslu-nya Rp 33,8 triliun. Ini saya minta didetail kan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN dan APBD, dipersiapkan secara bertahap," tutur Jokowi.

Mengunci

Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, pernyataan itu seakan memperlihatkan Presiden mulai sadar kalau polemik terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode selama ini tidak menguntungkan bagi citra diri dan pemerintahan beliau.

Baca juga: Jokowi: Sudah Jelas, Pemilu Dilaksanakan 14 Februari 2024

"Penegasan secara terang benderang itu diperlukan sekali untuk mengunci berbagai manuver orang di sekeliling presiden dalam merealisakan agenda penundaan pemilu 2024," ujar Bawono saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/4/2022).

Menurut Bawono, jika setelah ini masih ada menteri atau pejabat negara yang nakal menyuarakan penundaan Pemilu 2024 maka Presiden Jokowi diharapkan bersikap tegas.

"Maka, presiden harus melakukan reshuffle terhadap menteri tersebut," ujar Bawono.

Sejumlah pejabat negara yang menyuarakan penundaan pemilu adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sedangkan di kalangan elite partai politik yang mendukung gagasan itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.