Kepastian Pemilu 2024 dan "Kuncian" Jokowi bagi Elite dan Pejabat Buat Gaduh

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyampaikan pernyataan, yakni pemilihan umum (pemilu) akan tetap digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024.

Pernyataan Jokowi itu yang ditunggu-tunggu setelah sekian lama masyarakat dan elite politik disibukkan dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tambah Jokowi.

Pernyataan Jokowi terkait penyelenggaraan pemilu itu disampaikan dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, kemarin.

Jokowi mengatakan, dengan penegasan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024, diharapkan tidak ada anggapan bahwa pemerintah seolah berupaya melakukan penundaan pemilu.

"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," ujar Jokowi.

Selain jadwal pemilu, Jokowi juga menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada dilakukan pada November 2024. Kemudian, mantan Wali Kota Solo itu juga mengatakan bahwa tahapan pemilu mulai dilakukan pada Juni 2022.

"Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara," ucap Jokowi.

Pelantikan Komisioner KPU dan Bawaslu

Presiden juga menyatakan akan melantik komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Selasa (12/4/2022) mendatang.

"12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024," kata Jokowi.

"Kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan pengalaman serentak ini dengan matang," ucap Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan soal perlunya mengejar payung hukum untuk menggelar pemilu secara serentak pada 2 tahun mendatang. Dia meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD supaya lebih intens berkomunikasi dengan DPR dan KPU.

Sebab, dalam pemilu serentak 2024, ada banyak penjabat gubernur, wali kota, dan bupati yang harus disiapkan pada tahun ini.

"Sehingga perencanaan programnya bisa lebih detail lagi, sehingga regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan," kata Jokowi.

Perencanaan detail itu juga termasuk soal penyusunan anggaran untuk Pemilu 2024 yang diprediksi mencapai Rp 110,4 triliun.

"KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslu-nya Rp 33,8 triliun. Ini saya minta didetail kan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN dan APBD, dipersiapkan secara bertahap," tutur Jokowi.

Mengunci

Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, pernyataan itu seakan memperlihatkan Presiden mulai sadar kalau polemik terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode selama ini tidak menguntungkan bagi citra diri dan pemerintahan beliau.

"Penegasan secara terang benderang itu diperlukan sekali untuk mengunci berbagai manuver orang di sekeliling presiden dalam merealisakan agenda penundaan pemilu 2024," ujar Bawono saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/4/2022).

Menurut Bawono, jika setelah ini masih ada menteri atau pejabat negara yang nakal menyuarakan penundaan Pemilu 2024 maka Presiden Jokowi diharapkan bersikap tegas.

"Maka, presiden harus melakukan reshuffle terhadap menteri tersebut," ujar Bawono.

Sejumlah pejabat negara yang menyuarakan penundaan pemilu adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sedangkan di kalangan elite partai politik yang mendukung gagasan itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.