[Populer Nasional] Kritik Demokrat usai Jokowi Beri Jabatan Baru untuk Luhut | Pesan Mahfud MD Menjelang Demo BEM SI 11 April 2022

Kompas.com - 11/04/2022, 05:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tanggapan Partai Demokrat soal keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional menjadi yang terpopuler pada Minggu (10/4/2022) kemarin.

Selain itu, berita tentang pesan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait rencana aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menduduki peringkat kedua berita terpopuler.

1. Presiden Beri Jabatan Baru untuk Luhut, Demokrat: Marah-marah di Sidang Kabinet Hanya Sandiwara di Siang Bolong

Partai Demokrat mengaku heran dengan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai penunjukan tersebut berbanding terbalik dengan sikap Jokowi yang marah-marah di sidang kabinet.

Padahal, publik menilai Luhut seharusnya mendapatkan teguran dan sanksi setelah membuat kegaduhan berupa wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden.

"Penunjukan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) menjadikan peristiwa marah-marah di sidang kabinet hanya menjadi sandiwara di siang bolong yang tak lucu. Mungki presiden enggak mikir jika itu mendegradasi kewibaannya," kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (9/4/2022).

Kamhar mengatakan, penunjukan Luhut jelas dipertanyakan publik. Sebab, ia masih mengingat bagaimana Presiden Jokowi mempertontonkan kemarahan dalam sidang kabinet terhadap para pembantunya, khususnya soal adanya wacana penundaan pemilu hingga presiden tiga periode.

Kamhar kemudian menjabarkan sejumlah kegaduhan yang dinilai dilakukan oleh Luhut, mulai dari klaim big data 110 juta orang di media sosial menghendaki penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden.

Selain itu, Luhut juga dinilai oleh elite partai politik penguasa sebagai perdana menteri.

"Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana tersebut di depan publik," kata Kamhar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiba di Kyiv, Jokowi Akan Temui Presiden Zelensky di Istana Maryinsky

Tiba di Kyiv, Jokowi Akan Temui Presiden Zelensky di Istana Maryinsky

Nasional
KPU: UU Pemilu Perlu Direvisi karena Keberadaan IKN

KPU: UU Pemilu Perlu Direvisi karena Keberadaan IKN

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat 2 PNS Polri Jadi Setara Brigjen, Pertama Kali dalam Sejarah Polri

Kapolri Naikkan Pangkat 2 PNS Polri Jadi Setara Brigjen, Pertama Kali dalam Sejarah Polri

Nasional
Kunjungi Lokasi Terdampak Perang, Jokowi: Jangan Ada Lagi Kota di Ukraina yang Rusak

Kunjungi Lokasi Terdampak Perang, Jokowi: Jangan Ada Lagi Kota di Ukraina yang Rusak

Nasional
Fasilitas di Armuzna Ditambah Jelang Puncak Ibadah Haji, PPIH Gelar Simulasi

Fasilitas di Armuzna Ditambah Jelang Puncak Ibadah Haji, PPIH Gelar Simulasi

Nasional
Jokowi Menuju Lokasi Terdampak Perang Ukraina di Irpin

Jokowi Menuju Lokasi Terdampak Perang Ukraina di Irpin

Nasional
Penggantian Nama Jalan di Jakarta Tuai Protes, Kemendagri Akan Bahas Secara Internal

Penggantian Nama Jalan di Jakarta Tuai Protes, Kemendagri Akan Bahas Secara Internal

Nasional
Menkes Akan Beri Akses Penelitian Ganja untuk Kebutuhan Medis

Menkes Akan Beri Akses Penelitian Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Kapolri Kukuhkan Kapolda Lampung, Kapolda Gorontalo, dan Kapolda Papua Barat

Kapolri Kukuhkan Kapolda Lampung, Kapolda Gorontalo, dan Kapolda Papua Barat

Nasional
Profil Sunny Tanuwidjaja, Mantan Staf Ahok yang Mundur dari PSI demi Dukung Anies

Profil Sunny Tanuwidjaja, Mantan Staf Ahok yang Mundur dari PSI demi Dukung Anies

Nasional
RUU Terkait Pemekaran Papua Disahkan Besok, Komisi II: Bakal Mengubah Jumlah Anggota DPR

RUU Terkait Pemekaran Papua Disahkan Besok, Komisi II: Bakal Mengubah Jumlah Anggota DPR

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab 6 Jabatan Strategis, Rudianto Resmi Emban Kabais

Panglima TNI Pimpin Sertijab 6 Jabatan Strategis, Rudianto Resmi Emban Kabais

Nasional
Diperiksa dalam Kasus E-KTP, Gamawan Fauzi Mengaku Tak Pernah Bertemu Paulus Tannos

Diperiksa dalam Kasus E-KTP, Gamawan Fauzi Mengaku Tak Pernah Bertemu Paulus Tannos

Nasional
Usulan Embarkasi Haji Dipusatkan di Aceh, Pimpinan Komisi VIII: Teknisnya Lebih Rumit

Usulan Embarkasi Haji Dipusatkan di Aceh, Pimpinan Komisi VIII: Teknisnya Lebih Rumit

Nasional
Ada 739 Kasus Covid-19 akibat Penularan Omicron BA.4 dan BA.5

Ada 739 Kasus Covid-19 akibat Penularan Omicron BA.4 dan BA.5

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.