[Populer Nasional] Kritik Demokrat usai Jokowi Beri Jabatan Baru untuk Luhut | Pesan Mahfud MD Menjelang Demo BEM SI 11 April 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tanggapan Partai Demokrat soal keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional menjadi yang terpopuler pada Minggu (10/4/2022) kemarin.

Selain itu, berita tentang pesan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait rencana aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menduduki peringkat kedua berita terpopuler.

1. Presiden Beri Jabatan Baru untuk Luhut, Demokrat: Marah-marah di Sidang Kabinet Hanya Sandiwara di Siang Bolong

Partai Demokrat mengaku heran dengan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai penunjukan tersebut berbanding terbalik dengan sikap Jokowi yang marah-marah di sidang kabinet.

Padahal, publik menilai Luhut seharusnya mendapatkan teguran dan sanksi setelah membuat kegaduhan berupa wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden.

"Penunjukan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) menjadikan peristiwa marah-marah di sidang kabinet hanya menjadi sandiwara di siang bolong yang tak lucu. Mungki presiden enggak mikir jika itu mendegradasi kewibaannya," kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (9/4/2022).

Kamhar mengatakan, penunjukan Luhut jelas dipertanyakan publik. Sebab, ia masih mengingat bagaimana Presiden Jokowi mempertontonkan kemarahan dalam sidang kabinet terhadap para pembantunya, khususnya soal adanya wacana penundaan pemilu hingga presiden tiga periode.

Kamhar kemudian menjabarkan sejumlah kegaduhan yang dinilai dilakukan oleh Luhut, mulai dari klaim big data 110 juta orang di media sosial menghendaki penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden.

Selain itu, Luhut juga dinilai oleh elite partai politik penguasa sebagai perdana menteri.

"Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana tersebut di depan publik," kata Kamhar.

Di sisi lain, Kamhar juga menilai penunjukan Luhut membuat kesan Presiden abai terhadap aspirasi rakyat dan mahasiswa yang masih terus berdemonstrasi. Menurut dia, banyak pihak saat ini terus berdemonstrasi untuk menuntut presiden menertibkan dan bertindak tegas memberikan sanksi kepada para pembantunya yang menjadi penyebab kegaduhan politik, termasuk Luhut.

"Namun, belum reda isu ini, bukannya mendapatkan punishment, LBP malah mendapatkan promosi. Publik tentu menjadi semakin bertanya-tanya, termasuk mempertanyakan relasi antara Pak Jokowi dan Pak LBP sebenarnya seperti apa?" tanya Kamhar.

2. Pesan Mahfud MD soal Rencana Demo Mahasiswa 11 April

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons rencana unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI pada Senin (11/4/2022).

Hal itu disampaikan Mahfud dalam Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negeri yang dilaksanakan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2022).

Adapun rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden dan Wakabaintelkam mewakili Kapolri, beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.

Mahfud menilai, adanya unjuk rasa tersebut adalah bagian dari demokrasi. Namun demikian, ia meminta agar demonstrasi tidak melanggar hukum.

"Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkistis, dan tidak melanggar hukum," kata Mahfud.

Mahfud menekankan, unjuk rasa tersebut untuk menyampaikan aspirasi agar bisa didengar pemerintah dan masyarakat.

Dia juga mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penegakan hukum agar melakukan pengamanan sebaik-baiknya. Secara khusus, Mahfud meminta agar aparat tidak represif terhadap para peserta aksi.

"Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi," ujarnya.