Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Partai Bulan Bintang, Jejak Semangat Nasionalis-Islam Masyumi

Kompas.com - 07/04/2022, 14:27 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

Kiprah PBB di Pemilu

Partai Bulan Bintang menjadi peserta Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Sebagai partai politik baru Pada Pemilu 1999, Partai Bulan Bintang meraih 2.048.708 suara atau 1.94 persen dan meraih 13 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Pada Pemilu 2004, Partai Bulan Bintang meraih 2.970.487 suara atau 2,62 persen. Akan tetapi, jumlah kursi yang mereka dapatkan di DPR turun menjadi 11 kursi dari Pemilu 1999.

Pada pemilihan presiden 2004, Partai Bulan Bintang ikut mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang akhirnya menang.

Baca juga: Aldi Taher Bergabung ke Partai Bulan Bintang

Dalam Pemilu 2009, PBB memperoleh 1.864.752 suara setara dengan 1.79 persen. Namun, akibat diberlakukannya sistem ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk bisa lolos ke parlemen sebesar 2,5 persen, maka PBB tidak mendapatkan kursi di DPR RI.

Kemudian pada Pemilu 2014, PBB memperoleh 1.825.750 suara yang setara dengan 1.46 persen. Saat itu PBB kembali tidak bisa mendapatkan kursi di DPR karena sistem parliamentary threshold 2,5 persen.

Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Bulan Bintang kembali turun menjadi 1.099.848 atau setara 0.79 persen. Karena aturan ambang batas parlemen maka PBB kembali tidak mendapatkan kursi di DPR.

Akan tetapi, pada pemilihan presiden 2019, Partai Bulan Bintang mendukung pasangan Joko Widodo dan Kyai Haji Ma’ruf Amin yang memenangkan pemilihan .

Sedangkan untuk tingkat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD), pada 2014 PBB memperoleh 16 kursi di 10 provinsi.

Baca juga: Partai Bulan Bintang: Sekarang Kami Viral Lagi, Itu Hal Positif

Kemudian pada 2019, perolehan kursi PBB di DPRD turun menjadi 7 dan hanya di 5 provinsi. Saat itu PBB meloloskan wakilnya di DPRD Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Selain itu, mereka kehilangan perwakilan di DPRD Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com