Kompas.com - 07/04/2022, 14:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) adalah salah satu partai politik yang mengusung ideologi Pancasila serta Islamisme dan Nasionalisme di Indonesia.

PBB sudah mengikuti lima pemilihan umum (Pemilu) sejak pertama kali berdiri pada 1998.

Awal berdiri

Dikutip dari situs resmi, Partai Bulan Bintang lahir sebagai partai politik Indonesia yang berasaskan Islam yang didirikan pada 17 Juli 1998 di Jakarta. PBB dideklarasikan pada Jumat 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Partai Bulan Bintang didirikan dan didukung oleh sejumlah organisasi massa (ormas) Islam tingkat nasional, yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (Persis), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Lembaga Hikmah, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), KB-PII, KB-GPI, Hidayatullah, Asyafiiyah, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin),Wanita Islam, Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI), Ittihadul Mubalighin, Forum Antar Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI).

Baca juga: Rhoma Irama Tak Datang, Yusril Jadi Ketum Partai Bulan Bintang

Berbagai ormas ini bergabung di dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada 12 Mei 1998. BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin Partai Masyumi DR. H. Mohammad Natsir, Prof. DR. HM. Rasyidi, KH. Maskur, KH. Rusli Abdul Wahid, KH. Noer Ali, DR. Anwar Harjono, H. Yunan Nasution, KH. Hasan Basri dan lain-lain.

Sebagai partai Islam yang mengambil inspirasi dari Masyumi, PBB melandaskan perjuangan pada ajaran-ajaran Islam yang universal dan bersifat rahmatan lil alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam.

Pada awal berdirinya PBB diketuai oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. Sedangkan DR. H. MS Kaban diangkat sebagai sekretaris jenderal.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (tengah) memegang nomor urut PBB 19 sebagai peserta Pemilu 2019. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (6/3/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (tengah) memegang nomor urut PBB 19 sebagai peserta Pemilu 2019. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

MS Kaban adalah salah satu tokoh HMI dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Yusril menjabat sebagai Ketua Umum PBB pada peridoe 1998-2005, 2015-2019, dan 2019-2014. Sedangkan MS Kaban menjabat sebagai Ketua Umum PBB periode 2005-2010 dan 2010-2015.

MS Kaban.KOMPAS/PRIYOMBODO MS Kaban.

Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 No.1B, RT.4/RW.4, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740.

Kiprah PBB di Pemilu

Partai Bulan Bintang menjadi peserta Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Sebagai partai politik baru Pada Pemilu 1999, Partai Bulan Bintang meraih 2.048.708 suara atau 1.94 persen dan meraih 13 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Pada Pemilu 2004, Partai Bulan Bintang meraih 2.970.487 suara atau 2,62 persen. Akan tetapi, jumlah kursi yang mereka dapatkan di DPR turun menjadi 11 kursi dari Pemilu 1999.

Pada pemilihan presiden 2004, Partai Bulan Bintang ikut mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang akhirnya menang.

Baca juga: Aldi Taher Bergabung ke Partai Bulan Bintang

Dalam Pemilu 2009, PBB memperoleh 1.864.752 suara setara dengan 1.79 persen. Namun, akibat diberlakukannya sistem ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk bisa lolos ke parlemen sebesar 2,5 persen, maka PBB tidak mendapatkan kursi di DPR RI.

Kemudian pada Pemilu 2014, PBB memperoleh 1.825.750 suara yang setara dengan 1.46 persen. Saat itu PBB kembali tidak bisa mendapatkan kursi di DPR karena sistem parliamentary threshold 2,5 persen.

Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Bulan Bintang kembali turun menjadi 1.099.848 atau setara 0.79 persen. Karena aturan ambang batas parlemen maka PBB kembali tidak mendapatkan kursi di DPR.

Akan tetapi, pada pemilihan presiden 2019, Partai Bulan Bintang mendukung pasangan Joko Widodo dan Kyai Haji Ma’ruf Amin yang memenangkan pemilihan .

Sedangkan untuk tingkat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD), pada 2014 PBB memperoleh 16 kursi di 10 provinsi.

Baca juga: Partai Bulan Bintang: Sekarang Kami Viral Lagi, Itu Hal Positif

Kemudian pada 2019, perolehan kursi PBB di DPRD turun menjadi 7 dan hanya di 5 provinsi. Saat itu PBB meloloskan wakilnya di DPRD Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Selain itu, mereka kehilangan perwakilan di DPRD Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Visi & Misi Partai Bulan Bintang

Visi

  1. Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami.
  2. Tegakkan Keadilan & Kepastian Hukum.
  3. Bela Umat, Bela Ulama, Bela Islam, Bela Rakyat, Bela NKRI.

Misi

Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman, bertaqwa, maju, cerdas, mandiri, berkepribadian tinggi, berkeadilan, berkemakmuran, kehidupan demokratis berdasarkan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Struktur kepengurusan

Struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Ketua Umum: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Ketua Majelis Syura: KH. Muqoddas Murtadla

Ketua Mahkamah Partai: Dr. Fahri Bachmid, S.H,. M.H.

Wakil Ketua Umum Kompartemen Organisasi dan Pemerintahan: Sukmo Harsono, SE, MM
Wakil Ketua Umum Kompartemen Karderisasi dan PPU: Dr. Dr. dr. Norman Zainal, SpOT., M.Kes
Wakil Ketua Umum Kompartemen Polhukam: Mayjend (Purn) Tatang Zaenudin
Wakil Ketua Umum Kompartemen Ekonomi dan Koperasi: Ir. Fuad Zakaria

Ketua Bidang Organisasi Internal: Husni Jumat, SH., S.Sos
Ketua Bidang Pemerintah Daerah & Desa: H. Ronni Abdi, ST, MM
Ketua Bidang Kebijakan Publik: Andriani, ST
Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Media Massa: Rona Lubis, SE
Ketua Bidang Kaderisasi dan Informasi Strategis: NS. Aji Martono, SHI, CSA
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Randy Bagasyudha, S. Psi, M.I.P
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga: Ir. Doriangat Pakpahan
Ketua Bidang PP & PA: Ratna Juita Yakoeb, S.Ag
Ketua Bidang Kesehatan dan Penanggulangan Bencana: dr. Aksin Asyik
Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Advokasi: Firmansyah, SH., MH
Ketua Bidang HANKAM, dan Luar Negeri: Ir. Dt. Ajuansyah Putra Surbakti
Ketua Bidang Pemuda & Mahasiswa: Azanil Kelana
Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Kesejahteraan Rakyat: Drs. Ali Amran Tanjung, SH, M. Hum
Ketua Bidang Koperasi dan Pertanian: Gusti Muhammad Faisal

Sekretaris Jenderal: Ir. Afriansyah Noor, M.Si
Wakil Sekretaris Jendral Bidang Organisasi dan Pemerintahan: Meridian Ramadir, ST, MCP
Wakil Sekretaris Jendral Bidang Kaderisasi dan PPU: Solihin Pure, SP
Wakil Sekretaris Jendral Bidang Polhukam: Revani Dina Fitra, SE
Wakil Sekretaris Jendral Bidang Ekonomi dan Koperasi: Farlaini Bermawi, S. Sos

Bendahara Umum: Dinmar
Wakil-Wakil Bendahara: Mahadir Basti, SH
Wakil-Wakil Bendahara: Ir. Silvia Rahmi
Wakil-Wakil Bendahara: Miftahul Jazim
Wakil-Wakil Bendahara: Triana Widya Wijayanti, S. Sos, M.Pd
Wakil-Wakil Bendahara: Pipih Sopiah, SE
Wakil-Wakil Bendahara: Evi Pratiwi Handayani, S.Sos

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.