Jelang Dimulainya Tahapan Pemilu, Kemendagri Minta Parpol Lengkapi Kepengurusan di Semua Provinsi

Kompas.com - 07/04/2022, 13:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Imran mengatakan agar parpol yang hendak mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu telah memiliki kepengurusan di tingkat provinsi.

Menurut dia, hal ini penting untuk dipastikan lantaran tahapan awal Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni mendatang.

"Kami berharap juga tentunya sesuai dengan aturan yang ada para peserta pemilu memiliki kepengurusan di setiap provinsi," ujar Imran dalam sosialisasi PKPU Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu yang digelar secara daring, Kamis (7/4/2022).

"Termasuk juga kita berharap daerah-daerah yang akan melakukan pemekaran juga sudah mulai mengantisipasi terkait dengan pembentukan kepengurusan (parpol) yang ada pada tingkat daerah," imbuhnya.

Baca juga: Soal Usulan E-Voting Pemilu, Mendagri Sebut Parpol dan KPU Lebih Suka Manual

Ia menjelaskan, berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah, DPR, penyelenggara dan pengawas pemilu, telah diputuskan pemungutan suara Pemilu 2024 jatuh pada 14 Februari.

Sehingga, jika menghitung mundur 20 bulan dari tahapan itu maka awal tahapan pemilu jatuh pada 14 Juni 2022.

"Dengan sosialisasi ini kita berharap pemahaman para peserta pemilu itu dapat lebih clear dan proses nantinya yang dimulai 14 Juni yang akan datang tidak mengalami kendala yang berarti," tegas Imran.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, ada tiga jenis parpol yang ada di Indonesia.

Ketiganya dimungkinkan menjadi peserta pemilu mendatang apabila mendaftarkan diri dan dinyatakan lolos verifikasi syarat-syarat peserta pemilu.

Baca juga: Jurus Politik Inklusif Gus Yahya, Jaga Jarak dengan PKB hingga Upaya NU Tak Didikte Parpol

Ketiga jenis parpol yang dimaksud yakni, pertama, parpol peserta pemilu 2019 atau peserta pemilu terakhir yang lolos parliamentary threshold (ambang batas parlemen) atau punya kursi di DPR RI.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.